• Pengacara: Inti Permohonan Praperadilan Soal Penangkapan Irman

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Maqdir Ismail, Ketua Tim Kuasa Hukum mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menyatakan bahwa inti dari permohonan praperadilan yang diajukan kliennya terkait penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Ada beberapa hal karena ini belum dibacakan di persidangan nanti kami dimarahi oleh hakim saya kira yang pokok adalah berkenaan dengan soal penangkapan Pak Irman,” kata Maqdir usai sidang perdana praperadilan Irman Gusman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.
    Pihaknya pun sampai saat ini mempersoalkan secara keras soal penangkapan itu karena bagaimana pun juga keterangannya masih simpang siur mengenai persoalan ini.
    “Apalagi dalam Undang-Undang seseorang mempunyai hak untuk melapor selama 30 hari apabila mengetahui barang yang diterimanya. Jadi, tidak diketahui itu uang dari mana. Pak Irman tahu itu uang setelah petugas KPK masuk ke rumahnya. Nah ini yang tidak diberi kesempatan oleh KPK kepada Pak Irman, itu yang pokok,” tuturnya.
    KPK sendiri sebagai pihak termohon tidak hadir dalam sidang perdana praperadilan yang diajukan Irman Gusman.
    Menurut Hakim Tunggal I Wayan Karya, KPK menyampaikan permintaan penundaan sidang karena KPK butuh untuk menyiapkan administrasi, bukti, saksi, dan ahli.
    Selain itu, kata I Wayan, alasan penundaan yang disampaikan karena KPK sedang menyiapkan sidang praperadilan lainnya dan ada dinas di luar kota.

        I Wayan Karya memutuskan menunda sidang praperadilan yang diajukan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman hingga Selasa (25/10) pekan depan.
    Irman Gusman telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPD RI setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana oleh KPK.
    Kasus ini diawali dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi pada Sabtu, 16 September 2016 dini hari terhadap empat orang yaitu Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, istrinya Memi, adik Xaveriandy dan Ketua DPD Irman Gusman di rumah Irman di Jakarta.
    Kedatangan Xaveriandy dan Memi adalah untuk memberikan Rp100 juta kepada Irman yang diduga sebagai ucapan terima kasih karena Irman memberikan rekomendasi kepada Bulog agar Xaverius dapat mendapatkan jatah untuk impor tersebut.
    Irman Gusman dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.
    Xaverius dan Memi disangkakan menyuap Irman dan jaksa Farizal yang menangani perkara dugaan impor gula ilegal dan tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) seberat 30 ton dimana Xaverius merupakan terdakwanya.
    Uang suap yang diberikan kepada Farizal adalah sebesar Rp365 juta dalam empat kali penyerahan, sebagai imbalannya, Farizal dalam proses persidangan juga bertindak seolah sebagai penasehat hukum Xaverius seperti membuat eksekpsi dan mengatur saksi saksi yang menguntungkan terdakwa.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com