• Pemukiman Sehat Berbasis Masyarakat

    0

    sri-purnomoSleman, jurnalsumatra.com – Banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai prosedur pengajuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), prioritas pembangunan dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan DPUP Sleman.

    Sejumlah kegiatan yang telah dikerjakan DPUP dalam upaya mewujudkan pemukiman sehat di antaranya adalah penataan kawasan kumuh di 45 lokasi di Kabupaten Sleman, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejumlah 455 unit dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terus meningkat setiap tahunnya.

    Program RTLH telah dilakukan sejak tahun 2010. Selama lima tahun terakhir, RTLH yang telah tertangani melalui dana APBD sejumlah 1.407 unit, dari dana alokasi APBN sejumlah 1.240 unit dan dana APBD provinsi sejumlah 648 unit. Pada tahun 2016, seperti disampaikan Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo, M.Si, telah dibangun 455 RTLH melalui dana APBN dan 419 dengan dana APBD.

    Selain melalui alokasi dana APBN dan APBD, pembangunan RTLH juga dilakukan melalui Corporate Social Responsibilities (CSR). “Keterlibatan perusahaan-perusahaan di Sleman dalam kegiatan CSR terus meningkat setiap tahunnya,” kata Sri Purnomo, Sabtu (15/10/2016), yang menambahkan perusahaan Sleman yang berkontribusi dalam pembangunan 12 unit RTLH di antaranya PT Pegadaian Sleman, PT TWC Borobudur-Prambanan-Boko, BPD DIY, Bank Sleman dan Alana Hotel.

    Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Sleman, berhasil meningkatkan capaian ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2015 sebesar 97,96 persen, yang meningkat 0,26 persen dibanding 2014. “Tingginya antusiasme warga dalam program RTLH semakin meningkat setiap tahunnya,” tandas Sri Purnomo lagi.

    Pemkab Sleman telah menyusun skala prioritas pembangunan RTLH di Kabupaten Sleman. Tahun 2016, Kecamatan Gamping menjadi prioritas pembangunan RTLH melalui dana APBN. Sedangkan pada tahun 2017 giliran Kecamatan Seyegan yang menjadi prioritas pembangunan RTLH. Meski demikian, pembangunan RTLH dengan dana APBD telah diselenggarakan merata di 17 kecamatan untuk mengantisipasi tingginya usulan calon penerima RTLH.

    Mengantisipasi tingginya usulan calon penerima RTLH, tokoh masyarakat perlu melakukan seleksi lebih ketat sebelum mengajukan usulan ke Pemkab Sleman. Dengan seleksi berjenjang akan lebih memudahkan verifikasi lapangan serta dapat menghindari terjadinya kecemburuan sosial antarmasyarakat. (affan)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com