• Pemkot Perbanyak Spanduk Denda Buang Sampah Sembarangan

    0

         Mataram, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan memperbanyak spanduk yang berisi larangan buang sampah sembarangan termasuk denda yang harus dibayar masyarakat jika melanggarnya.
    “Pemasangan spanduk yang berisi larangan buang sampah disertai sanksi berupa denda sebesar Rp50 juta dan hukuman kurungan enam bulan, sudah terpasang pada beberapa titik dan cukup efektif,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Kamis.
    Menurutnya, salah satu titik lokasi yang dipasangkan spanduk adalah di Jalan Dakota Rembiga, dimana kawasan itu biasanya menjadi tempat pembuangan sementara (TPS) “liar”.
    “Namun setelah dipasang spanduk berisi larangan buang sampah serta ancaman sanksi bagi pelaku, hingga saat ini kawasan itu masih bebas dari aktivitas masyarakat membuang sampah,” kata Kemal.
    Kemal yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram mengatakan, pembuatan spanduk larangan tersebut merupakan inisitif aparat kelurahan setempat.
    Langkah yang diambil pihak kelurahan itu sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2008, yang menyebutkan tugas dari Dinas Kebersihan adalah mengangkut sampah dari TPS ke tempat pembuangan akhir (TPA).

         “Sedangkan sampah yang berada di luar TPS menjadi tanggung jawab aparat kecamataan hingga ke bawah, karena itulah kita membangun komunikasi dan sistem agar kelurahan bisa proaktif menangani sampah, salah satunya memperbanyak larangan buang sampah sembarangan,” ujarnya.
    Oleh karena itu, lanjutnya, inisiatif yang telah dilakukan Kelurahan Rembiga dapat dicontoh oleh kelurahan lainnya sehingga sampah bisa tertangani secara berjenjang.
    “Pemasangan spanduk itu sekaligus sebagai upaya sosialisasi terhadap peraturan daerah yang ada,” ucapnya.
    Di sisi lain, lanjut Kemal, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Mataram terkait dengan pengenaan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan tersebut.
    “Tindaklanjut dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat menjadi ranah PPNS untuk memproses sesuai aturan yang ada,” kata Kemal.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com