• Pemerintah Diminta Ambil Kembali Gugusan Pulau Pasir

    0

       Kupang, jurnalsumatra.com  – Ketua Yayasan Peduli Timor  Barat (YPTB) Ferdi Tanoni meminta Pemerintah Indonesia mengambil kembali Gugusan Pulau Pasir di Selatan Pulau Rote yang sekarang dikelolah oleh Pemerintah Australia karena hakikatnya merupakan bagian dari teritorial NKRI.
    “Secara yurispudensi dengan mengacuh pada keputusan Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan maka Gugusan Pulau Pasir merupakan bagian dari NKRI sehingga harus dipertahankan kembali oleh pemerintah Indonesia,” katanya kepada Antara di Kupang, Jumat.
    Dia mengatakan, jika melihat fakta yang terjadi pada Gugusan Pulau Pasir dengan mencontoh kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan maka Gugusan Pulau Pasir secara yurispudensi merupakan wilayah NKRI.
    Dalam kasus sengekta Pulau Sipadan dan Ligitan, lanjut dia, kepuutusan Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia, didasarkan pada pertimbangan unsur ‘effectivity’ artinya tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim.
    “Pemerintah Inggris yang saat itu menjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak 1960-an,” katanya.
    Tanoni yang juga peraih tunggal Civil Justice Award 2013 dari Australian Lawyers Alliance itu menilai berdasarkan unsur ‘effectivity’ itu maka apa yang dilakukan pemerintah Inggris kepada Malaysia itu sama halnya dengan tindakan pemerintah Hindia Belanda (penjajah Indonesia saat itu) kepada nelayan Indonesia di Laut Timor.

        Pemerintah Hindia Belanda telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ijin kunjungan yang dikenal dengan ‘Pas Jalan’ dan pungutan pajak bagi setiap nelayan yang hendak berkunjung ke Gugusan Pulau Pasir untuk mengambil telur penyu dan teripang.
    Tindakan ini terus berlangsung hingga awal tahun 1970-an, sebelum  Indonesia dan Australia membuat MoU tentang hak-hak nelayan tradisional pada tahun 1974.
    “Dari duluh Gugusan Pulau Pasir telah dijadikan rumah kedua bagi para nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor sejak ratusan tahun lalu jauh sebelum Australia menjadi sebuah negara berdaulat,” kata Tanoni.
    Namun, kata dia. dari sejarahnya, pada tahun 1878 pemerintah Inggris secara sepihak mengklaim Gugusan Pulau Pasir itu sebagai bagian dari wilayah Inggris dam menamakannya żAshmore Reefż, tanpa sepengetahuan pemerintah Hindia Belanda yang menguasai daerah itu.
    “Ini merupakan tindakan aneksasi secara sepihak dan tidak sah atas żAshmore Reefż ini pertama kali dilakukan oleh Kapten Samuel Ashmore ketika hendak kembali ke negaranya (Inggris) pada tahun 1811,” katanya pula.
    Padahal, lanjut dia, aktivitas nelayan tradisional Indonesia di żAshmore Reefż yang berhasil direkam oleh antropolog dunia termasuk Australia telah berlangsung sejak tahun 1609.
    Dengan demikian, jika keputusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia atas sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dijadikan yurisprudensi hukum, maka jelas Gugusan Pulau Pasir menjadi bagian territorial NKRI.
    Dia berharap, agar kasus Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia untuk mempertahankan wilayah kesatuan ini dari klaim sepihak yang dilakukan oleh Autralia terhadap Gugusan Pulau Pasir itu.
    “Keputusan Mahkamah Internasional terhadap memenangkan Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan itu justeru sebaliknya untuk posisi dan status Gugusan Pulau Pasir,” katanya.
    Menurut dia, Indonesia punya dasar yang kuat untuk mengambil kembali Gugusan Pulau Pasir itu oleh karenanya harus diambil kembali dari tangan Australia, demikian Ferdi Tanoni.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com