• Pembahasan Lanjutan Raperda Kearsipan Tunggu Perda SOPD      

    0

    Banjarmasin, jurnalsumatra.com – Pembahasan lanjutan Raperda penyelengaraan kearsipan daerah Kalimantan Selatan menunggu Perda tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah pemerintah provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/tersebut.
    Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda penyelenggaraan kearsipan daerah tersebut H Puar Junaidi S.Sos mengatakan itu menjawab anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Senin.
    Pasalnya, menurut anggota DPRD Kalsel tiga periode itu, pembahasan Raperda penyelenggaraan kearsipan bisa sia-sia atau setidaknya belum tuntas jika tidak keberadaan Perda Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terlebih dahulu.
    “Apalagi pascapembentuan Perda SOPD, nanti Dinas Kearsipan Daerah berdiri sendiri, tidak seperti sekarang berupa Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,” ujar mantan Ketua Komisi A (kini I) bidang hukum dan pemerintahan DPRD setempat itu.
    Jadi, tutur politisi senior Partai Golkar itu, kalau sudah rampung membahas Raperda SOPD dan menjadi Perda, maka pembahasan Raperda penyelenggaraan kearsipan relatif tidak masalah yang mendasar lagi serta bisa berlanjut.
    “Oleh sebab itu, kita berharapan pembahasan Raperda SOPD Kalsel segera rampung dan sah menjadi Perda, sehingga ada gambaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jajaran Pemprov setempat, dan pada gilirannya melanjutkan pembahasan Raperda penyelenggaraan kearsipan,” demikian Puar.
    Pembahasan Raperda SOPD Kalsel tampaknya cukup alot, sehingga rencana pengesahan atau pengambilan keputusan persetujuan anggota DPRD Kalsel, 30 September lalu itu tertunda, dan, dijadwalkan kembali menjadi 6 Oktober 2016.
    Sedangkan pembahasan Raperda penyelenggaraan kearsipan di Kalsel sejak Juni 2016, dan mengalami penundaan karena, Pansus meminta rencana peraturan gubernur (Pergub) setempat agar tidak terjadi tumpang tindih materi.
    Bahkan dalam pembahasan Raperda penyelenggaraan kearsipan tersebut, Pansus Raperda itu sudah dua kali studi komparasi ke luar daerah,antara lain dengan Pemprov Jawa Barat, dan sekali berkonsultasi ke Badan Kearsipan Nasional di Jakarta.
    Penundaan pembahasan Raperda penyelenggaraan kearsipan makin beralasan seiring pembahasan Raperda SOPD yang bukan saja akan menjadi acuan pembentukan Perda kearsipan, serta pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel 2017.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com