• PDIP NTT: Parpol Butuh Dana Bina Kader

    0

        Kupang, jurnalsumatra.com – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur Nelson Matara mengatakan partai politik membutuhkan dana besar untuk membiayai pembinaan kader maupun konsilidasi partai pada semua tingkatan.
    “Kita tidak bisa menghitung besaran biaya pembinaan untuk setiap kader partai, tetapi yang pasti adalah, dalam pembinaan kader maupun konsilidasi partai politik membutuhkan biaya yang sangat besar,” kata Nelson Matara kepada Antara di Kupang, Senin.
    Dia mengemukakan hal itu, menjawab pertanyaan seputar rencana pemerintah menaikan bantuan dana bagi parpol dan besaran kebutuhan biaya untuk pembinaan setiap kader partai.
    Perkembangan pembahasan kenaikan bantuan pemerintah untuk dana partai politik. Bantuan sebesar Rp108 dikalikan perolehan suara partai politik pada Pemilu 2014, sedang dibahas pemerintah bersama DPR untuk dinaikan dengan tidak membebani APBN.
    Dalam usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, besar kenaikan itu mencapai 50 kali lipat.
    Peningkatan bantuan bagi partai menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR dan Kemendagri, di Jakarta, Senin (3/10).

        Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Dalam Negara Tjahjo Kumolo mengatakan kenaikan bantuan keuangan bagi partai akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian.
    Menurut dia, berapapun besaran bantuan dana untuk partai politik, tentu sudah melalui penghitungan dan dinilai wajar, baik oleh pemerintah maupun DPR.
    Daerah kata dia, hanya mengikuti apa yang akan diputuskan secara bersama-sama oleh pemerintah dan DPR, kata Nelson Matara yang juga Wakil Ketua DPRD NTT ini.
    Sementara pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Muhammadiya Kupang Ahmad Atang menilai, rencana pemerintah menaikan bantuan dana bagi partai politik, sebagai bukti negara menjaga eksistensi partai politik.
    “Rencana pemerintah menaikan dana bantuan parpol perlu diapresisasi. Ini menunjukkan bahwa negara menjaga eksistensi partai politik sebagai instrumen demokrasi,” kata Ahmad Atang.
    Ahmad Atang menilai, alokasi Rp108 dikalikan dengan perolehan suara partai politik terlalu kecil, karena ongkos demokrasi tidaklah murah. Apalagi dengan topografi Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau.
    Idealnya, kata Pembantu Rektor UMK itu, berkisar antara Rp100-250 dan bahkan kalau boleh lebih dari itu.
    Hanya saja, perlu pula ada rambu-rambu dalam pengelolaan dana bantuan ini, agar tidak disalahgunakan.
    Artinya, berapapun dana bantuan yang dialokasikan untuk partai politik, harus ada rambu-rambu di dalam pengelolaannya, sehingga ada transparansi dalam pengelolaan keuangan partai, kata Ahmad Atang.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com