• Ombudsman Pelajari Putusan MA Soal KPU Muba

    0

    kepala-wilayah-ombudsman-ri-perwakilan-sumsel-indra-zuardiPalembang, Jurnalsumatra.com- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumsel bakal mempelajari putusan MA terkait putusan Mahkamah Agung soal KPU Muba. Dalam putusan nomor 401/K/TUN/2015 tersebut, memutuskan pemberhentian anggota KPU Muba yang lama oleh DKPP dinyatakan dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian diperkuat dengan penetapan eksekusi PTUN Palembang tertanggal 8 Mei 2016 lalu.

    “Beberapa hari ini kami menyimak pemberitaan hal tersebut, tapi kami belum mendapatkan salinan putusannya,” kata kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel, Indra Zuardi kepada wartawan, Senin (17/10).

    Dikatakan, Ombudsman belum bisa melihat siapa yang berhak dengan keluarnya putusan tersebut, apakah KPU Muba yang lama atau KPU Muba yang kini bertugas menjalankan tahapan Pilkada. “Kalau sudah inkrah harusnya KPU Sumsel sebagai kewenangan di atas setingkat lebih tinggi harus memenuhinya terlebih dahulu. Tapi sekali lagi, kami masih akan pelajari dulu ini,” ungkapnya.

    Menurut Indra, Ombudsman akan mempelajari ini karena ini merupakan bagian dari hak masyarakat berdasarkan putusan pengadilan. Maka dari itu, ia mempersilakkan bagi masyarakat untuk melaporkan hal ini ke Ombudsman. “KPU Sumsel harus segera melakukan supervisi, jika tidak diindahkan dan berdasarkan laporan masyarakat dan temuan maka kita akan pelajari, kemudian mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan kewenangan kami,” tukasnya.

    Sebelumnya, LSM Lintas Politika meminta KPU Sumsel segara melakukan supervisi ke KPU Muba untuk menembalikan kewenangan Rustam Effendi, dkk memangku jabatan komisioner KPU Muba. Sebab, sebagai lembaga negara, KPU harus menghormati apa yang telah menjadi keputusan hukum dan keputusan MA bersifat final dan mengikat karena tidak ada upaya hukum lagi. “Setelah putusan ini, KPU Muba sekarang diminta legowo. KPU sekarang meletakkan jabatannya ke Rustam Effendi dkk,” pintanya.

    Menurut mantan ketua KPU Palembang ini, bahwa putusan ini tidak dibutuhkan surat lebih lanjut, secara otomatis. Prosesnya anggota KPU lama menjalankan tugas, melanjutkan tahapan pilkada. “Khawatirnya jika ini tidak diindahkan, maka hasil dan tahapan Pilkada akan cacat hukum. Karenanya, kami minta Provinsi akan melakukan supervisi mengembalikan hak komisioner yang lama,” harapnya.

    Terpisah, Komisioner KPU Sumsel,  Ahmad Naafi SH MKn mempersilakan Lintas Politik pelajari lagi perintah MA.  Bahwa tidak ada perintah untuk mengembalikan hak mereka untuk jadi komisioner karena sudah dinyatakan bersalah secara etik.

    “Biarlah mekanisme hukum administrasi negara yang berlaku untuk melakalsanakan putusan MA. Bukan melalui desakan seperti ini. Hormatilah mekanisme hukum yang berlaku,” pintanya. (Dul)

     

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com