• OJK : Jangan Mudah Percaya Dengan Investasi

    0

    panca-hadi-sutyatnoPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Kasus dugaan penipuan bermotif penggandaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Jangan mudah percaya dengan investasi yang memberikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat.

    Hal ini diungkapkan oleh, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Panca Hadi Sutyatno, rabu (4/10) di griya agung. “Masyarakat harus hati-hati penawaran yang datang, investasi dengan tingkat pengembalian yang besar,”jelas dia, kepada jurnalsumatra.com.

    Dia Menambahkan Untuk itu, bagi masyarakat, harus dilihat izin kantor, alamat kantor, kepengurusannya dan lainnya Jika ada penawaran, jangan langsung mudah tergiur, seperti dalam sebulan uang Rp 1 juta bisa menjadi Rp 2 juta, itukan tidak mungkin.

    Imbal hasil investasi, masyarakat harus ada pembanding, harusnya bandingkan dengan bunga bank, contohnya bunga simpanan 6 persen, kalau kita punya Rp 100 juta, dengan bunga 6 persen, maka imbal hasilnya Rp 600 ribu saja, jelasnya.

    Mengenai pola penipuan Dimas Kanjeng, ia menyebutkan, itu kalau seolah-olah ditarik ke sisi investasi, bisa menggandakan uang dua kali lipat dibandingkan sebelumnya, itu kan tak mungkin, logika usahanya tak masuk, sesuatu yang tak benar, jangan diikuti.

    Adanya fenomena dugaan penipuan Taat Pribadi, diakuinya, memang ada kelemahan dari sisi masyarakat, perlu ada sosialisasi yang perlu ditingkatkan. “Salah satu program kita, yakni sosialisasi ke masyatakat,”jelas dia.

    OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan atau Sumbagsel merencanakan akan melakukan pendataan terhadap potensi keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Sumsel.

    Langkah ini, untuk melindungi masyarakat dalam ancaman investasi yang merugikan. “Palembang merupakan kota besar, kami di kantor OJK melakukan pengawasan keuangan, perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank lainnya,”katanya.

    Ia menambahkan, di Palembang ada 26 BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan 1 BPD (Bank Pembangunan Daerah). Sebelum tugas di Palembang, lanjut dia, saya ini tugas di Jawa Tengah, disana ada 126 BPR.

    Kedepannya, sambung dia, program kerja OJK akan mendorong perbankan naik, kemudian pasar modal, terutama setelah 2014 setelah keluar UU tentang LKM.

    Untuk itu, sambung dia, pendataan akan dilakukan OJK, kerjasama dengan Polda Sumsel, Kejaksaan, kalau ditemukan ada lembaga keuangan belum berbadan hukum. “Kalau ditemukan ada yang belum berbadan hukum, maka kita himbau segera berbadan hukum.(madon)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com