• NTT Minta Dana Desa Untuk Pembentukan Koperasi

    0

        Kupang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta Kementerian Desa PDTT merestui alokasi dana desa untuk wilayah provinsi berbasis kepulauan ini dimanfaatkan juga untuk pembentukan koperasi.
    “Koperasi cukup diandalkan dalam perputaran roda ekonomi di pedesaan,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) NTT Frits Wungubelen kepada Antara di Kupang, Rabu.
    Untuk 2016, alokasi dana desa yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk 2.995 desa di NTT sebanyak Rp1,8 triliun yang tahapan penyalurannya sudah memasuki tahap dua pada awal Agustus lalu.
    Dari jumlah alokasi tersebut, lanjut dia, yang sudah tersalur dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebanyak Rp1,1 triliun.
    Sementara untuk pencairan tahap I tahun 2016 hingga saat ini sudah mencapai 60 persen dengan jumlah desa penerima sebanyak 2.637 desa.
    Dari jumlah pencairan yang mekanismenya melalui RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) itu sudah berjumlah Rp977 juta, sedang sisanya masih dalam tahapan proses sesuai dengan syarat pencairan yang harus dipenuhi desa.
    Dia berharap dengan tambahan alokasi dana desa dari tahun 2015 sebelumnya yang hanya berada pada angka Rp800 miliar menjadi Rp1,8 triliun itu akan bisa mendorong aparatur desa untuk berjuang memajukan dan mensejahterakan warga di desa masing-masing, sesuai dengan harapan dan cita-cita serta tujuan kebijakan dana desa itu.

        “Membangun dari desa sebagaimana nawa cita atau sembilan program prioritas Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla harus benar-benar tercapai di daerah ini, Nusa Tenggara Timur tercinta,” kata Frits Wungubelen.
    Menurut dia, dengan berkoperasi, setiap waga desa yang memiliki usaha ekonomi pertanian di desa serta usaha produktif lainnya, akan bisa memanfaatkan koperasi sebagai andalan sumber pinjaman uang.
    “Pemerintah berpendapat posisi koperasi di desa akan  sanggup menjadi salah satu soko guru perkembangan ekonomi warga di seluruh desa penerima dana desa,” katanya.
    Selain koperasi, Pemerintah NTT juga meminta agar dana desa yang ada juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan rumah bagi warga miskin, sebagai salah satu indikator dan potret kemiskinan di desa.
    Dia mengatakan, Pemerintah NTT berpendapat bahwa tujuan pemanfaatan dana desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di desa.
    Salah satu tanda kemajuan warga terlihat dari rumahnya, karena juga menjadi salah satu dari faktor mengukur kesejahteraan masyarakat.
    Oleh karena itu, perbaikan perumahan layak huni bagi warga sehingga tujuan pemanfaatan dana desa itu bisa terlihat nyata.
    Secara umum, kata Frits, pemanfaatan dana desa difokuskan untuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa.
    Dalam konteks itu, Pemerintah NTT berharap untuk infrastruktur jumlah prosentasenya bisa dikurangi dan memasukan jenis baru yaitu rehabilitasi rumah atau pembangunan rumah layak huni baru bagi warga miskin di desa.
    Ini penting sehingga warga desa bisa lebih memiliki pilihan untuk membantu dan mengangkat martabat sesama warga lainnya dengan menyediakan rumah layak huni itu.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com