• Migas Harus Dikuasai Negara untuk Sejahterakan Rakyat

    0

    img_0639Yogyakarta, jurnalsumatra.com – Migas (minyak dan gas) merupakan sumber daya alam (SDA) strategis dan merupakan komoditas vital yang menguasai hidup orang banyak. Sektor migas juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga sektor itu harus dikuasai oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.
    Hal itu disampaikan Prof. Dr. Sulistiowati, dosen Fakultas Hukum UGM, dalam Focus Group Discussion (FGD) “menemukan desain konstitusional tata kelola migas” di Ruang Sidang Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Sabtu (8/10/2016).

    Agenda FGD itu merupakan kerjasama Fakultas Hukum UMY, Pusat Studi Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat UMY, dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
    Dalam paparannya, Sulistiowati menyampaikan, industri sektor migas sangatlah vital sehingga pengelolaan terhadapnya pun harus maksimal. “Karena industri ini sangat vital, maka harapannya pengembangan industri bisa untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya oleh pemerintah harus maksimal,” jelas Sulistiowati, yang menerangkan dua fase tahapan pengelolaan migas, yakni fase upstream (hulu) dan fase downstream (hilir).

    Tahap upstream merupakan tahap eksplorasi dan menggali. Mencari di mana lokasi-lokasi yang terdapat minyaknya. Kalau ada minyaknya, baru dilifting atau diangkat. “Setelah itu delivery, diangkut dengan shipping dengan kapal,” jelas Sulistiowati lagi.

    Proses pengangkatan minyak yang pertama kali, disebut Sulistiowati, sebagai First Step Petrolium yang harus digunakan untuk konsumsi domestik. Istilahnya, Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban untuk mensupply pasar-pasar domestik. “Baru kalau sudah memenuhi kebutuhan domestik dan ada sisa, itu akan di ekspor,” jelas Sulistiowati.

    Dalam putusan MK No. 36/PUU-X/2012 dijelaskan, penguasaan migas dimaknai dalam lima hal. Pertama, mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ke dua, fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah dan regulasi oleh pemerintah. Ke tiga, fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie).

    Sedangkan makna ke empat adalah fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) atau sebagai instrumen kelembagaan yang melalui negara, lebih spesifik lagi pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan. Ke lima, fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara atau pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.
    Ketua Pusat Studi Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Fakultas Hukum UMY, Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, SH, M.Hum, menambahkan, tujuan diadakannya FGD itu, berdasarkan pada fakta-fakta normatif di mana semua bangsa membangun negara untuk menciptakan kesejahteraan.

    “Maka siapa yang bertanggung jawab? Ekonomi, politik, atau hukum? Dari Hipotesis ini kami adakan FGD ini untuk mengkritisi dan menganalisis regulasi apakah punya dampak pada kesejahteraan sosial,” pungkas Mukti. (Affan)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com