• Menteri ESDM Harus Jadi Pelindung Kedaulatan Negara

    0

    foto-tunjung-sulaksonoYogyakarta, jurnalsumatra.com – Terpilihnya Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru pada Jum’at sore (14/10/2016) kemarin, memang jadi hal yang masih dipertanyakan oleh banyak orang. Namun di sisi lain, siapa pun yang menjabat sebagai Menteri ESDM, haruslah mampu melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia karena ESDM adalah hal yang sangat vital di negeri ini.

    Seperti disampaikan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono, S.IP, M.Si, saat dihubungi Sabtu (15/10/2016), energi dan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia sangat melimpah. “Masalah energi dan sumber daya ini sebagai permasalahan yang sangat krusial,” kata Tunjung. “Sehingga butuh menteri ESDM yang mampu melindungi salah satu unsur penting negeri ini untuk memakmurkan rakyat Indonesia.”

    Alasan Presiden Jokowi melantik mantan Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, sebagai Menteri ESDM, dinilai Tunjung, tepat.

    Jonan dianggap memiliki figur yang tegas dan mampu mendobrak sistem manajerial. Kata Tunjung, copotnya jabatan Jonan tidak selalu mengecewakan, seperti keberhasilannya menata KAI (Kereta Api Indonesia) menjadi lebih tertata sehingga Presiden menilai Jonan mampu mereformasi terkait persoalan manajerial bangsa ini.

    Dosen Ilmu Politik UMY itu mengatakan, untuk menjadi Menteri ESDM itu tidak harus menguasai bidangnya, namun juga harus dilihat dari segi jabatan teknisnya. “Jika presiden menganggap idealnya menteri ESDM itu harus dipegang oleh pakarnya, maka akan sulit menemukan,” kata Tunjung lagi.

    Bagi Tunjung, Jonan dianggap mampu memahami apa yang diinginkan presiden. “Kemampuan menafsirkan perintah-perintah presiden ini, Jonan dianggap mampu menerjemahkannya,” tandas Tunjung.

    Ketika menyoroti isu Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, terkait persoalan kepemilikan kewarganegaraan AS dan terlantik menjadi Menteri ESDM pada 27 Juli 2016 lalu, Tunjung mengatakan, Presiden Jokowi tidak ambil pusing terkait permasalahan itu.

    Setelah isu kewarganegaraan AS yang dimiliki Arcandra, negara lalu memproses perubahan kewarganegaraan. Menteri disebut sebagai pembantu presiden. Jika dinilai punya cakap, mampu, dan professional, maka Presiden memiliki hak untuk bongkar-pasang menteri. “Jika mereka tidak mampu memenuhi target yang diinginkan presiden, mau tidak mau harus dibongkar lagi,” ujar Tunjung yang berharap, setelah dipilihnya dua kolaborasi antara pakar manajemen serta pakar migas itu, ESDM mampu melindungi kedaulatan bangsa.

    Jika menganggap Indonesia merdeka ini hanya formalitas. Pada kenyataannya banyak sektor energi yang dimiliki oleh Indonesia ini dipenuhi oleh faktor kepentingan. Tentunya, terpilihnya dua kolaborasi ini, harus mampu memakmurkan rakyat. “Bukan melindungi asing atau kelompok kepentingan lainnya,” harap Tunjung. (Affan)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com