• Mayoritas Anggota DPRD Kebumen Belum Sampaikan LHKPN

    0

    Semarang, jurnalsumatra.com – Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
    “81 persen anggota DPRD Kebumen tidak menyampaikan LHKPN,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Semarang, Selasa.
    Kendati demikian, Basaria menjelaskan bahwa pernyataaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan satgas KPK di Kebumen pada tiga hari lalu.
    “Itu kebetulan, tidak ada hubungannya dengan kasus OTT, (kasus OTT di Kebumen) itu murni pengaduan dari masyarakat yang kemudian ditanggapi KPK,” ujarnya.
    Menurut dia, pernyataan mengenai persentase anggota DPRD Kebumen yang tidak menyerahkan LHKPN itu dalam rangka mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Jateng.
    “Salah satu pencegahan korupsi dengan pelaporan LHKPN, baik itu dari kalangan eksekutif maupun legislatif,” katanya.
    Hal tersebut disampaikan Basaria di sela Rapat Koordinasi Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas-Integritas-Pelayanan Publik Se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja yang dihadiri kepala daerah di 35 kabupaten/kota.
    Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar semua penyelenggara negara di semua tingkatan untuk menyampaikan LHKPN.
    “KPK membantu penuh soal ini, dan diharapkan teman-teman di kabupaten/kota segera melaksanakannya,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com