• Legislator: Kotawaringin Timur Perlu Miliki Jalan Khusus Industri      

    0

    Sampit, jurnalsumatra.com – Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Dadang H Syamsu menilai daerah setempat perlu memiliki jalan khusus untuk lalulintas kendaraan angkutan industri.
    “Pemerintah Kotawaringin Timur harus tegas dan berani membuat aturan yang mewajibkan perusahaan besar membangun jalan sendiri dan melarang kendaraan angkutan industry untuk melintas di jalan umum,” katanya kepada wartawan di Sampit, Sabtu.
    Dadang mengungkapkan, jika kendaraan angkutan industri terus dibiarkan melintas di jalan raya umum maka hal itu akan memicu kerusakan jalan raya yang pembangunan dibiayai oleh APBD.
    Dengan cepat rusaknya jalan raya umum maka akan menguras anggaran daerah untuk perbaikan jalan terus.
    Menurut Dadang, pemerintah daerah kurang diuntungkan dengan keberadaan perusahaan yang beroperasi daerah itu karena kontribusi dari industri justru banyak dinikmati oleh pengusaha dan pemerintah pusat.
    “Sesuai dengan aturan sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa perusahaan memang harus menggunakan jalan khusus terutama mereka yang mengangkut minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO),” katanya.
    Dadang mengatakan, kerusakan jalan di Kotawaringin Timur  akibat maraknya angkutan industri. Pemerintah diminta untuk melarang kendaraan angkutan industri itu melintas di ruas jalan umum.
    “Jangan sampai stigma negatif  keberadaan mereka angkutan justru menimbulkan kerugian, pemerintah Kotawaringin Timur harus berani dan tegas melarang angkutan industri melewati jalan umum sehingga jalan kita tidak cepat rusak,” ucapnya.
    Lebih lanjut Dadang mengatakan, jika mengacu kepada sejumlah regulasi yang ada maka seluruh investasi pertambangan maupun perkebunan besar diwajibkan membangun jalan khusus untuk angkutan hasil produksi perusahaan mereka sendiri.
    Ketentuan itu diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa analisis jalan.
    Kewajiban perusahaan mengurus izin penggunaan jalan khusus juga diatur dalam PP No 34 Tahun 2006 tentang jalan dan Perda Provinsi Kalteng tentang Pengaturan Lalulintas di jalan, kemudian Tahun 2013 lalu DPRD juga sudah mengesahkan Perda inisiatif menganai kewajiban membangun jalan khusus bagi perkebunan dan pertambangan.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com