• KPK Minta Distan Sumsel Kumpulkan Berkas

    0

    KPKPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Meminta Dinas Pertanian (Distan) Sumsel untuk Mengumpulkan Berkas Terkait Bentuk pengawalan rencana Pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

    Kedatangan KPK ke Kantor Gubernur sumsel belum dalam pemeriksaan apakah di bidang pertanian ada indikasi penyalahgunaan atau tidaknya, “Ini terkait pencegahan limbah, “ujar Luthfi Ganna Sukardi  Litbang pencegahan KPK di pemprov Sumsel selasa (4/10).

    Dia juga menyampaikan. kedatangan kami kepemprov sumsel ini dalam rangka mencari dan mengumpulkan kajian mengenai subsidi bidang pertanian. Seperti subsidi pupuk, benih, dan asuransi pertanian.Pengumpulan data tersebut selama ini pihaknya belum menemukan adanya indikasi penyimpangan di bidang ketahanan pangan.

    “Jangan sampai terjadi. Makanya kami melakukan verifikasi ke daerah – daerah biar lengkap datanya,”kata dia

    Dia juga mengatakan. pengumpulan data dengan keliling kedaerah sebagai langkah mencari kedala dalam bidang pertanian mengenai ketahanan pangan.

    “(Indikasi penyimpangan) Belum kelihatan. Ketahanan pangan inikan penting sekali. Kami belum tahu apa-apa mengenai ketahanan pangan ini. Agar tahu, kami keliling-keliling kedaerah dulu. Apa yang menjadi kendala didaerah. Ini masih pertemuan awal saja. Nanti kita lihat,”tegasnya

    Sebelum membidik dinas pertanian, di bidang Ketahanan pangan. KPK membidik bidang pertambangan, terutama dalam hal penerbitan IUP, yang disinyalir rentan terhadap penyimpangan.

    “Inikan salah satu kepentingan nasional menurut RPJMN. Ketahan pangan, sumberdaya energi, infrastruktur kesehatan. Kami fokus kesana aja. Kalau jumlahnya belum tahu. Paling tidakkan, rpjm itu dikawal. Dulukan pernah ada daging sapi ada masalah. Daging sapi tidak dibahas. Sapi termasuk pertanian juga. Sapi kami anggap selesai, dan kami beralih ke yang lain. Subsidi pertanian pada umumnya,” terangnya.

    Meski pertemuan antara pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan KPK dijadwalkan membahan menganai pengawasan atas penyaluran pupuk bersubsidi.

    Lutfi menegaskan, pihaknya belum membicarakan kasus yang terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

    “Kami nggak bicara kasus. Kami bicara kesulitan atau kendala didaerah saja. Pertanian kesulitannya apa, melakukan kegiatan-kegiatan pertanian,” ungkapnya.

    Provinsi Sumsel diketahui sebagai daerah yang pertama dilakukan pengumpulan berkas atau verifikasi di bidang ketahanan pangan. Sehingga, belum dapat diketahui permasalahan umum dalam bidang pertanian.(MaDoN)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com