• Kelompok Nelayan Bantu Verifikasi Penerima Asuransi

    0

         Kupang, jurnalsumatra.com – Kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kupang membantu pemerintah melakukan verifikasi terhadap nelayan calon penerima Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
    “Sebagai lembaga resmi yang menaungi para nelayan di Kota Kupang kami merasa bertanggung jawab untuk membantu pemerintah melakukan verifikasi agar penerapannya nanti bisa tepat sasaran,” kata Ketua HNSI Kota Kupang Maxi Ndun kepada Antara di Kupang, Senin, terkait dengan upaya penerapan bantuan premi asuransi bagi nelayan, pembudidaya, dan petambak garam agar tepat sasaran.
    Menurut dia, secara kelembagaan HNSI Kota Kupang berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang untuk memastikan data nelayan yang akan diajukan itu benar-benar adalah nelayan.
    Di titik itulah, HNSI akan menyampaikan data hasil verifikasi serta data kepesertaan nelayan resmi yang tergabung dalam organisasi HNSI itu kepada pighak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang, sebagai data pembanding.
    “Jadi, jika sudah ada data yang diperoleh dinas, data HNSI akan dijadikan pembanding juga sekaligus sebagai data pertimbangan untuk diusul,” katanya.
    Semua data nelayan yang ada di HNSI Kota Kupang, kata dia, juga telah dimiliki oleh DKP Kota Kupang sehingga yang sudah tercatat itu akan bisa disertakan dalam program ini.

         Menurut Maxi Ndun, saat ini, data nelayan yang resmi dimiliki oleh HNSI sebagai wadah organisasi nelayan Kota Kupang ada sebanyak 200 orang nelayan. Data ini sangat hidup dan akan terus berubah karena setiap harinya terjadi pendataan kepesertaan baru dari para nelayan.
    Dengan data dasar itulah, Dinas Kelautan dan Perikanan akan bisa memanfaatkannya sebagai acuan untuk intervensi program ini.
    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Kupang Thomas Jansen Gah terpisah mengaku masih melakukan verifikasi data nelayan calon penerima bantuan premi asuransi bagi nelayan agar tepat sasaran.
    Ia mengungkapkan relatif banyak oknum yang mengaku nelayan dan menguruskan kartu nelayannya di pemerintah provinsi sehingga perlu memverifikasi kembali.
    Menurut dia, salah satu syarat penerima bantuan premi asuransi bagi nelayan, pembudidaya, dan petambak garam adalah memiliki kartu nelayan.
    Sementara itu, prosedur pembuatan kartu nelayan sangat bebas dan terbuka, termasuk juga bisa diterbitkan oleh DKP provinsi.
    Sesuai denganaturan, kata dia, hanya boleh diterbitkan oleh pemerintah kabupaten dan kota melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
    Dengan kenyataan itu, DKP Kota Kupang mengambil kebijakan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap pemegang kartu nelayan, terutama para pemegang kartu nelayan terbitan pemerintah provinsi.
    Hal itu semata-mata untuk memberikan kepastian bagi para nelayan agar penyaluran program asuransi nelayan bisa tepat sasaran.
    “Kami tidak mau nanti program ini bermasalah karena yang bukan nelayan juga menerima dan menikmati program ini,” katanya.
    Hingga saat ini yang tercatat resmi pemegang kartu nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang sebanyak 400 nelayan. Sementara itu, yang diterbitkan oleh DKP provinsi sebanyak 2.000 nelayan.
    “Jumlah inilah yang masih dalam tahapan verifikasi,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com