• Hakim Tunggal Praperadilan Irman Harus Ditunjuk Senin

    0

         Jakarta, jurnalsumatra.com – Pengacara Ketua DPD, Irman Gusman, Razman Nasution berharap Ketua PN Jakarta Selatan sudah menunjuk hakim tunggal pada hari ini atau Senin untuk dimulainya persidangan praperadilan setelah Irman Gusman mengajukannya pada Jumat (30/9) lalu.
    “Pertama, kami sebagai kuasa hukum sudah mendaftar sejak 4 hari yang lalu, idelanya kami berharap hari ini paling tidak Ketua PN Jaksel sudah menunjuk hakim tunggal dan memberi informasi kepada kami untuk tanggal berapa dimulainya persidangan,” kata Razman di Gedung KPK Jakarta, Senin.
    Lebih lanjut, Razman mengatakan pihaknya sudah siap untuk maju di praperadilan dengan semua dokumen, argumentasi hukum, dan hal-hal lainnya.
    “Termasuk ahli kalau diperlukan yang akan kami datangkan, sekali lagi kami berharap pihak KPK untuk tidak menunda supaya ini lebih cepat,” ucap Razman.
    Ia juga menyatakan bahwa di DPD dimana politiknya juga masih berjalan sampai hari ini, misalnya ada rapat di Badan Kehormatan yang membahas pergantian Irman Gusman dan ada juga rapat yang mewakili wilayah Sumatera.

         “Kami berharap karena ini masalah penegakan tentu lebih cepat lebih baik,” kata Razman.
    Sebelumnya, Ketua DPD  Irman Gusman resmi mengajukan praperadilan karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan kuota gula impor yang diberikan Bulog kepada CV Semesta Berjaya tahun 2016 untuk provinsi Sumatera Barat.
    “Benar mengajukan praperadilan, didaftarkan pada 29 September dengan nomor registrasi No 129/PID.PRAP,” kata humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Made Sutrisna saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (30/9).
    Namun, Made menyatakan belum ada jadwal persidangan maupun hakim tunggal yang akan menyidangkan kasus tersebut.
    “Belum ada jadwal sidang,” tambah Made.
    Irman Gusman disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com