• DISHUB Imbau Pengelola Pelabuhan Tertibkan Pungutan Liar    

    0

    Kupang, jurnalsumatra.com – Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur mengimbau pengelola pelabuhan laut Tenau dan Bolo di Kota Kupang agar menertibkan pungutan liar jika ada temuan dilakukan oleh oknum tertentu di dua pelabuhan utama ibukota provinsi kepulauan itu.
    “Para pengelola pelabuhan di Tenau dan Bolok tidak boleh lengah, dan kalau dijumpai ada pungutan liar atau ilegal maka harus ditertibkan,” kata Kepala Dinas Perhubungan NTT Richard Djami di Kupang, Senin.
    Dia menyebutkan untuk memantau ada tidaknya pungutan liar di pelabuhan tersebut pihaknya berkoordinasi dengan pengelola PelabuhanTenau oleh PT Pelabuhan Indonesi (Pelindo) III dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang menangani Pelabuhan Bolok.
    “Pengelola tersebut yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di pelabuhan tersebut termasuk menertibkan adanya pungutan liar jika ada temuan,” katanya.
    Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan pemantauan aktivtias di pelabuhan tersebut agar ketika ditemui adanya pungutan yang tidak sesuai prosedur maka akan ditanyakan langsung kepada pengelola pelabuhan tersebut.
    “Kita belum dapat laporan, namun kalau ada pungli nanti pasti kita panggil dan tanyakan kenapa bisa seperti itu. Tugas kita sebatas berkoordinasi selanjutnya tanggung jawab pengelola” katanya.
    Dia mengatakan penarikan retribusi untuk masuk pelabuhan di Tenau itu dibenarkan jika ada dasarnya melalui Peraturan Daerah, namun jika tanpa adanya bukti maka itu merupakan pungutan liar.
    Dikatakannya hal tersebut menanggapi fenomena pungutan parkir kendaraan roda dua dan empat di Pelabuhan Tenau Kupang selain dari pas masuk, yang dilakukan oleh pemuda setempat yang bukan merupakan pegawai pelabuhan.
    Selain itu, pungutan juga dilakukan di Pelabuhan Bolok oleh pemuda setempat ketika kapal feri tiba di pelabuhan terutama pada subuh atau dini hari.
    “Harus betul-betul diperiksa kalau itu tanpa bukti berupa karcis yang resmi maka itu pungutan liar yang harus ditertibkan oleh pihak pengelolah pelabuhan,” katanya menegaskan.
    Oleh

    karenanya, dia juga mengimbau dinas terkait di tingkat kabupaten/kota agar bisa mengawasi retribusi yang resmi dan memastikan agar besaran retribusi sesuai dengan tiket yang dikeluarkan.
    Richard mengakui bahwa persoalan pungutan liar sudah menjadi perhatian utama pemerintah pusat untuk segera diberantas.
    Untuk pemerintah pusat pun telah menyiapkan tim gabungan yang akan melakukan operasi pemberantasan pungli di seluruh kementeian dan lembaga terutama di bidang pelayanan terhadap masyarakat.
    Pemerintah Daerah juga, lanjut dia, tidak menginginkan adanya pungutan selain dari yang sudah ditetapkan oleh aturan yang ada karena itu merupakan pemerasan yang merugikan masyarakat.
    “Kalau misalnya praktik pungutan liar masih saja terjadi bisa saja dilaporkan ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti,” demikian Richard Jami.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com