• Dewan Adat Mediasi Rusli Dan Budi Waseso

    0

    Gorontalo, jurnalsumatra.com-  Dewan Adat Gorontalo (Duwango Lo Adati Lo Hulondhalo) memediasi kasus antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan mantan Kapolda  Gorontalo  yang sekarang menjabat Kabareskrim Komjen Polri Budi Waseso.
    Setelah menggelar duża lo lipu atau doa untuk daerah pada akhir Juli lalu, Dewan Adat Gorontalo  bersama lima pembesar negeri adat (Bate Limo Lo Pohalaa) mendatangi  Kabareskrim Budi Waseso di Jakarta, Senin (10/8) .
    Sekretaris Jenderal Dewan Adat Gorontalo Alim Niode mengungkapkan,  mediasi yang dilakukan dirasa perlu sebab kapasitas Rusli Habibie  sebagai Gubernur Gorontalo dengan gelar adat Tauwa Lo Hunggia.
    Dasar  itu pula yang melandasi Dewat Adat bersikap untuk  menyelesaikan konflik para petinggi itu.
    ” Apabila ada gesekan pada pimpinan Lo Ulipu (pimpinan daerah) pasti  akan berpengaruh pada kinerja dan rakyat merasakan akibatnya. Oleh  karena kemudian Duwango Lo Adati Lo Hulondhalo merasa perlu untuk mendamaikan agar daerah ini menjadi adem dan damai,” kata Alim di Gorontalo, Selasa.
    Hasil dari mediasi tersebut menurut Alim cukup positif. Kabareskrim Budi Waseso menerima Dewan Adat Gorontalo dengan baik.
    Menurutnya Budi Waseso menyatakan sudah memaafkan Rusli Habibie selaku gubernur maupun pribadi.
    ” Beliau juga mengungkapkan bahwa ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi siapa saja berkaitan dengan masalah hukum baik pejabat negara  atau masyarakat biasa. Intinya sudah tidak ada persoalan antara  keduanya namun proses hukum tetap berjalan seperti biasa,” urainya.
    Konflik Rusli dan Budi Waseso mencuat pada tahun 2013 lalu  pada saat Pemilukada Kota Gorontalo.
    Budi melaporkan Rusli atas tuduhan pencemaran nama baik terkait surat yang dilayangkan gubernur kepada Menkopolhukam.
    Rusli Habibie sudah ditetapkan sebagai  terdakwa dan telah menjalani belasan kali proses sidang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.
    Gubernur dijerat dengan Pasal 317 ayat (1) dan (2) subsider Pasal 311 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 316 KUHP dengan  ancaman maksimal empat tahun penjara.
    Hingga saat ini proses sidang  masih sebatas pemeriksaan saksi saksi.M.F.Said   18-8-2015   15.47.(anjas)

     

     

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com