• Apsi Situbondo Hentikan Proyek Gunakan Material Ilegal

    0

         Situbondo, jurnalsumatra.com – Asosiasi Penambang Situbondo, Jawa Timur, memberhentikan paksa sejumlah pengerjaan proyek di wilayah itu karena bahan bangunan atau material ditengarai menggunakan dari hasil pertambangan ilegal.
    “Saya bersama anggota APSI mendatangi proyek pembangunan ini sudah yang kedua kalinya dan tujuan kami hanya satu, yakni meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ini untuk dihentikan sementara karena materialnnya menggunakan hasil tambang ilegal,” kata Ketua Asosiasi Penambang Situbondo Amirul Mustofa di Situbondo, Senin.
    Ia mengemukakan bahwa aksi bersama sejumlah pengurus APSI itu bukan tanpa alasan karena selama ini surat edaran (SE) dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Diperindag dan ESDM) Situbondo perihal pertambangan ilegal harus dihentikan cenderung diabaikan oleh penambang.
    Kepala Disperindag dan ESDM Situbondo, kata dia, sebelumnya pada 12 Agustus 2016 telah mengeluarkan SE penghentian aktivitas pertambangan kepada pelaku usaha tambang yang tidak memiliki surat izin dari Provinsi Jawa Timur.

         “Saat kami mendatangi setiap proyek APBD banyak yang menggunakan hasil pertambangan ilegal. Oleh karena itu, kami meminta kontraktor dan PPK agar proyek tersebut dihentikan sementara. Pasalnya, jika tetap terus dilaksanakan, tentunya akan terkena dampak pidananya,” katanya.
    Agar tidak terkena dampak pidana, lanjut Amir, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Mineral dan Batu Bara pada Pasal 161 disebutkan bahwa setiap orang, mulai penambang, penjual, hingga pemanfaat hasil pertambangan ilegal, ada ketentuan pidananya.
    “Jika proyek di Situbondo masih terus berlangsung dan masih menggunakan material hasil tambang ilegal, kami akan mengambil langkah somasi dan selanjutnya membuat laporan resmi ke pihak yang berwajib,” katanya.
    Sementara itu, Kepala Disperindag dan ESDM Situbondo Tutik Margiyanti mengatakan bahwa SE penghentian pertambangan ilegal pada tanggal 12 Agustus lalu itu bertujuan penertiban pertambangan agar para pelaku tambang ilegal segera mengurus izin resmi dari Provinsi Jatim.
    “Perlu juga kami tegaskan bahwa Disperindag dan ESDM Situbondo sama sekali tidak menutup kegiatan proyek, yang menutup itu ada APSI,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com