• Anggota DPR: Revisi UU Haji Tekankan Keagamaan    

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengemukakan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh bakal menekankan kepada substansi keagamaan karena ibadah yang sakral tersebut tidak hanya terkait dengan penyelenggarannya saja.
    “Mudah-mudahan ibadah haji tidak hanya soal penyelenggaraan saja, tapi juga substansi keagamaan penting dilakukan,” kata Ali Taher dalam rilis, Senin.
    Politisi Partai Amanat Nasional itu menyoroti aspek kesehatan dalam ibadah haji, ia menyarankan agar dalam penyuluhan keagamaan penting dilakukan sosialisasi bahwa jalan kaki itu penting.
    Hal itu, ujar dia, karena peserta ibadah saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci diperkirakan akan menempuh jalan kaki sejauh 5-7 kilometer sehingga pulang pergi sudah 14 kilometer.
    Ali juga menegaskan agar RUU itu bisa memberikan kepastian agar jemaah haji yang mendaftar dapat berangkat sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.
    “RUU ini bisa memberikan kepastian agar jemaah yang mendaftar sesuai dengan haknya dapat berangkat sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan,” tegasnya.
    Selain itu, ia juga mewacanakan pentingnya pengurangan jumlah umur dari jamaah yang berangkat menjadi sekitar 65 tahun.
    Persaoalan perbaikan manajemen haji juga menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR Asli Chaidir, yang menyoroti banyaknya antrian dan jamaah yang berulang kali datang untuk menunaikan ibadah haji
    “Salah satu yang perlu dibenahi adalah waiting list calon jamaah haji secara menyeluruh. Banyak masyarakat yang menginginkan berkali-kali naik haji namun bagi yang belum pernah merasakan naik haji dan telah lama menunggu kasihan juga,” katanya.
    Untuk itu, DPR mengusulkan nantinya bagi jamaah yang sudah pernah menunaikan ibadah haji akan boleh beribadah haji kembali setelah 10 tahun.
    Revisi RUU yang ditargetkan selesai tahun 2017 ini diharapkan akan adanya pengawasan, pembinaan dan adanya aturan-aturan yang lebih memperhatikan jamaah haji karena mereka juga perlu dilindungi oleh negara.
    Sedangkan Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang mengharapkan berbagai masukan akan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan revisi UU tersebut agar penyelenggaraan haji menjadi lebih bagus dan berkualitas di masa yang akan datang.
    “Dan inilah yang nanti akan disempurnakan agar UU ini supaya pelayanan haji lebih bagus dan berkualitas di masa yang akan datang. Karena ini menyangkut umat maka akan kita bicarakan secara komperehsif dengan pendekatan holistik,” kata Samsu yang berasal dari PDIP itu.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com