• 21 Dinas/Badan Bertipe A 9 Berstatus B

    0

    LOGO KABUPATEN LAHATLahat, jurnalsumatra.com – Setidaknya ada 21 dinas/badan bertipe A dari 30 susunan perangkat daerah Kabupaten Lahat yang mengalami perubahan setelah nomenkelatur disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi peraturan daerah (perda) agar segera dilaksanakan.

    Seperti diungkapkan, Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE melalui Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Tata Laksana (Ortala), Drs M Aries Farhan Msi membenarkan, bahwasanya ada 21 dinas/badan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Lahat bertipe A.

    Dijelaskan Aries Farhan, diantaranya, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan, Pertanian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perdagangan, Perhubungan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah. “Nantinya, 21 dinas/badan bertipe A, dan 9 berstatus B,” tambahnya.

    Sedangkan, untuk yang berstatus B ada sembilan dinas/badan meliputi, DPU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Disnakertrans, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, Perikanan, Pariwisata, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah serta Badan Penelitian dan Pengembangan.

    “Instansi yang tipe A tersebut nantinya, akan memiliki 4-5 kepala bidang (kabid), untuk tipe B kemungkinan diantara 3-4 kabid, disesuaikan kebutuhan dari tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bersangkutan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kabupaten Lahat, Fikriansyah SE Msi melalui Sekretaris, Drs Joni Simamora Msi menuturkan, berdasarkan nomenkelatur yang ada, maka, Disperindag nantinya akan berubah menjadi Dinas Perdagangan, hanya saja untuk Perindustriannya tetap dan setingkat Kabid. “Hal ini, hubungannya dengan Kementerian Perindustrian mesti tetap terjaga komunikasi maupun koordinasinya,” katanya.

    Selain itu, sambung Fikriansyah, ada penambahan dari instansi yang notabenenya dihapus, misalnya, Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan, Pertamanan dan Keindahan Kota dan Dinas Pertambangan dan Energi akan diambil alih ke Dinas Perdagangan.

    “Yakni, Pengelolaan Pasar, Energi dan Sumber Daya Mineral diserahkan ke Dinas Perdagangan sedangkan Perindustrian setingkat dengan bidang, semenjak perubahan nomenkelatur. Untuk Pertambangan Umumnya diserahkan ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),” tuturnya lugas. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com