• Wawako Padang Panjang : Pemekaran Kecamatan Perlu Disikapi        

    0

    Padang Panjang, jurnalsumatra.com – Wakil Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), Mawardi memandang usulan dari fraksi Gerindra-PKS untuk melakukan pemekaran Kecamatan sangat menarik dan perlu untuk segera disikapi.
    “Pemikiran ini juga sudah pernah beberapa kali mengemuka beberapa waktu yang lalu,” kata dia di Padang Panjang, Kamis.
    Hal itu disampikannya ketika menjawab padangan umum fraksi DPRD Padang Panjang dalam sidang paripurna terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan oleh pemerintah setempat beberapa waktu lalu.
    Tiga Ranperda yang diusulkan Pemkot Padang Panjang yakni, pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Padang Panjang, Ranperda tentang penyertaan modal daerah untuk pendirian PT Serambi Investasi Padang Panjang dan Ranperda tentang Perparkiran.
    Untuk mendukung pemekaran Kecamatan tersebut katanya, berdasarkan ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu banyak pertimbangan.
    “Sebelum ditetapkan oleh Wali Kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan,” ujarnya.
    Tidak saja itu, pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif, mulai dari jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minimal kelurahan yang menjadi cakupan dan usia minimal kecamatan.
    Kemudian harus  memenuhi persyaratan teknis, mulai dari kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Sedangkan persyaratan administratif tambahnya, kesepakatan musyawarah atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk dan kesepakatan musyawarah atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah kecamatan yang akan dibentuk.
    Namun demikian, terangnya mengingat proses pemekaran kecamatan dan kelurahan dimaksud harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, maka pembahasan lebih lanjut terhadap hal itu akan dilaksanakan pada kesempatan lain setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian yang mendalam.
    Anggota DPRD Padang Panjang dari Fraksi Gerindra-PKS, Nasrullah mengatakan pembahasan lebih lanjut terhadap usulan pemekaran kecamatan itu akan dilaksanakan rapat kerja.
    “Rapat kerja akan mengundang instansi terkait selama beberapa hari kedepan dan selanjutnya dilakukan penetapan sekitar 26 September 2016,” ujarnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com