• UMS Bentuk Pusat Kajian Antikorupsi

    0

         Surabaya, jurnalsumatra.com – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) membentuk Pusat Kajian dan Pengembangan Anti-Korupsi (PKP-AK) untuk memberi dukungan akademis pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Rencananya, pembentukan PKP-AK akan diresmikan pada Oktober 2016. PKP-AK tersebut akan menjadi mitra yang strategis bagi KPK,” kata Dekan Fakultas Hukum UMS, M Hari Wahyudi SH MH, di Surabaya, Selasa.
    Menurut dia, kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK perlu mendapatkan dukungan dari entitas kampus sebagai penggerak civil society. Selain itu, PKP-AK diharapkan mampu mewujudkan sinergitas yang harmonis antara KPK dan UMS.
    “Kedepan, para pimpinan Muhammadiyah seperti organisasi, rumah sakit, perguruan tinggi, dan sebagainya memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya pada saat akan menjabat dan berakhirnya masa jabatan,” katanya.
    Oleh karena itu, semangat moralitas ini juga ingin diterapkan UMS kepada seluruh jajaran di civitas kampus, baik dosen, karyawan, maupun mahasiswa, untuk bersama aktif dalam gerakan antikorupsi.

         “Untuk itu, kita bentuk lembaga yang bukan hanya sekadar bagaimana kita melakukan studi tentang antikorupsi, namun bisa menjadi gerakan untuk mengembangkan masyarakat, yakni gerakan antikorupsi UMS untuk masyarakat,” katanya.
    Ia berharap lembaga ini nantinya akan berkembang bentuk dan wujud menjadi gerakan antikorupsi. “Sedikitnya ada beberapa wujud gerakan PKP-AK, diantaranya UMS sebagai perguruan tinggi harus ada studi ilmiah tentang anti korupsi,” tambahnya.
    Selain itu, UMS secara praktis akan melibatkan mahasiswa untuk melakukan pemantauan terhadap institusi, baik di dalam internal kampus maupun di luar kampus, seperti persidangan Tipikor, sehingga mahasiswa bukan hanya terlibat tapi melibatkan diri dalam gerakan antikorupsi.
    Sementara itu, koordinator PKP- AK Abdul Fatah menjelaskan fokus gerakan ini bersumber kepada kajian ilmiah mengenai praktik tindak pidana korupsi (Tipikor), eksaminasi putusan tipikor dan pemantauan persidangan yang melibatkan mahasiswa dan ini guna mendukung pemberantasan korupsi.
    “Dalam kunjungan ke UMS (26/9), anggota Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Firlana, mengatakan  kerja sama antara UMS dan KPK memang sebagai pusat studi ilmiah. Nantinya, KPK menyerahkan sejumlah temuan ke UMS (pusat studi) dan pusat kajian ini yang akan menjadi sumber data (litbang), sehingga terwujud good goverment,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com