• Politisi Gerindra Terus Perjuangkan Dana Pembangunan Papua    

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Politisi Partai Gerindra Roberth Rouw mengatakan sebagai wakil rakyat yang duduk di Senayan akan terus memperjuangkan berbagai dana untuk mempercepat pembangunan di Papua.
    “Saya selalu sampaikan bahwa dana Otsus Papua tidak sepadan dengan daerah yang sama yang juga diberikan Otsus. Dan pemerintah menjawab bahwa selain DAU 2 persen Papua dan Papua Barat lewat dan Otsus, ada juga dana tambahan infrastruktur, iya kan,” katanya di Jakarta, Selasa.
    Menurut dia, dua persen dana DAU nasional yang diberikan lewat Otsus kepada Papua belum cukup untuk mempercepat pembangunan, karena dana tersebut dibagi dalam dua provinsi, Papua dan Papua Barat, sehingga hal itu perlu dilakukan penambahan.
    “Itu pun saya lihat, kalau diberikan, tarulah lima persen (DAU) untuk Papua dan Papua Barat, maka tidak perlu ada dana tambahan infrastruktur. DAU 5 persen itu sudah lebih. Namun, jangan diiming-iming dengan dana infrastruktr  tapi dananya tidak sebanding. Lalu, kalau kita bicara bahwa ada kementrian atau lembaga ada di Papua, ini pun juga sama, belum maksimal. Iya kan,” katanya.
    Persoalan ini, kata Roberth, sudah disampaikan saat pertemuan Banggar DPR RI dengan Kepala Bappenas dan Kementrian Keuangan dengan harapan kedua lembaga tersebut bisa memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi di Papua.
    “Kemarin saya sempat sampaikan hal itu saat kami rapat dengan Bappenas dan Menkue di Banggar. Kepala Bappenas sendiri sampaikan bahw dana dikucurkan di kementrian dan lembaga tetapi memang hampir sebagian besar atau lebih 60 persen itu jatuh hanya di lima kabupaten kota di Papua,” katanya.
    Sementara puluhan kabupaten/kota yang ada di Papua dan Papua Barat, selain lima daerah yang dibantu tidak merasakan hal yang sama.
    “Jadi ini tidak kebagian di daerah lain, kenapa dikasih hanya begitu? Alasannya hanya yang gampang berkomunikasi yang lain susah. Ini ada apa, saya tanyakan kenapa begitu? Ini kepala Bapenas yang sampaikan begitu,” katanya.
    Namun, melihat kondisi riil di Papua, kata Roberth, Bappenas berjanji akan terus memperhatikan permasalahan yang dialami oleh pemerintahan diujung timur Indonesia itu.
    “Jadi, Kepala Bappenas yang baru memperhatikan hal ini. Katanya mereka akan menindaklanjuti, memang ini politik anggaran. Beliau sampaikan itu dan saya berterima kasih pemerintah mulai melihat hal itu,” katanya.
    “Ketidakadilan-ketidakadilan untuk bisa pemerintah berikan jawaban kepada rakyat Papua yang selama ini kita tahu semua, bahwa kalau bicara ketertinggalan, kita paling tinggi, indeks kemiskinana masih tinggi di republik ini, sekitar 27 sekian persen, ini sangat ironi sekali,” sambungnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com