• PKPI Belum Bersikap Soal Calon Wali Kota

    0

        Kupang, jurnalsumatra.com – PKPI yang memiliki satu kursi di DPRD Kota Kupang, belum memberikan sikap politiknya kepada calon wali kota yang akan bertarung dalam Pilkada serentak Februari 2017 di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
    “Setelah Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam Munaslub 27 Agustus 2016 di Jakarta, belum ada calon wali kota Kupang yang membangun komunikasi politik dengan PKPI,” kata Ketua DPD PKPI NTT Heri Batileo di Kupang, Senin.
    Heri Batileo mengatakan, penetapan calon kepala dearah yang diusung PKPI harus mengantongi rekomendasi politik dari PKPI pimpinan AM Hendropriyono yang terpilih dalam Munaslub PKPI di Jakarta 27 Agustus 2016.
    Ia mengatakan keputusan politik partai terkait dengan penetapan calon kepala daerah untuk maju dalam Pilkada serentak 2017 di Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur dan Lembata harus ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PKPI AM Hendropriyono.
    “Jika ada bakal calon kepala daerah yang sudah mendapat restu dari PKPI kepengurusan sebelumnya, dianggap tidak sah,” katanya menegaskan.
    Ia menambahkan DPP PKPI hasil Munaslub Jakarta 27 Agustus 2016, belum pernah memberikan rekomendasi politik kepada siapa pun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2017.

        Liar
    Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI Kabupaten Kupang Anselmus G Djogo kepada pers di Kupang, sebelumnya menegaskan Munaslub PKPI yang diprakarsai mantan Ketua Umum PKPI Isran Noor dan Try Sutrisno di Jakarta, Sabtu (27/8) adalah liar dan melanggar Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (ART) PKPI.
    “Kepengurusan PKPI yang sah adalah produk Kongres Luar Biasa PKPI yang digelar di Grand Cempaka Jakarta tanggal 23 Agustus 2016 dihadiri lebih dari 1.000 orang struktur dari berbagai tingkatan struktur mulai dari kabupaten/kota serta provinsi di seluruh Indonesia,ż katanya.
    KLB PKPI telah menunjuk Mayjen TNI (Purn) Hary Sudarno, mantan Pangdam Brawijaya sebagai Ketua Umum DPP PKPI.
    “Ini struktur kepengurusan partai yang sah dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Struktur yang dihasilkan melalui Munslub 27 Agustus tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan dianggap liar,” katanya menegaskan.
    Sesuai ketentuan KPU sebagai penyelenggara Pilkada, calon kepala daerah yang mendapat dukungan politik dari parpol yang masih bermasalah, tidak akan diakomodir sebagai peserta Pilkada.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com