• Penyuluh KB Ditarik ke Pusat

    0

    ratu-dewaPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Sebanyak 63 orang penyuluh keluarga berencana (KB) di Kota Palembang dalam proses menjadi pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. Hal ini menjadi konsekuensi penerapan UU No.23/2014 tentang kewenangan pemerintah daerah.

    Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Palembang Heri Aprian mengakui, para penyuluh KB yang akan ditarik ke pusat tersebut saat ini dalam proses inventarisasi. Mengingat fungsi kerja mereka bersifat fungsional yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pihaknya di bawah Pemkot Palembang.

    “Sedang dipersiapkan semua, termasuk untuk SK, kami menunggu petunjuk pusat saja,”ucapnya di sela acara peringatan Hari Keluarga Nasional 2016 Tingkat Kota Palembang, di Gedung Wanita Rajawali Kamis (29/9/2016).

    Dijelaskannya, peralihan penyuluh KB ke pusat ini bukan berarti mereka akan dipindahtugaskan. Namun, secara administratif dan penggajian ke depan akan memakai dana APBN, bukan lagi APBD. “Pekerjaannya tetap akan di kota, tapi gajinya oleh pusat. Hal ini tentu saja berdampak efisien untuk APBD Palembang,”terang dia.

    Heri mengakui, jumlah 63 tenaga penyuluh KB ini masih terbilang sangat kurang. Idealnya, di setiap kelurahan Kota Palembang memiliki tenaga penyuluh KB, itu artinya dibutuhkan sebanyak 107 orang untuk idealnya jumlah penyuluh. “Fungsi penyuluh KB yang ada kita maksimalkan. Karena memang masih kurang, kita manfaatkan satu unit mobil layanan KB untuk berkeliling kelurahan,”tuturnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Palembang akan dialihkan ke Pemprov dan Kementerian terhitung 1 Oktober 2016. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang mencatat bakal ada 2.147 PNS yang dilepas Pemkot Palembang. “Ada total 2.147 PNS masing-masing 2.083 diambil alih provinsi dan 64 PNS diambil alih oleh pusat,”terang Kepala BKD Palembang Ratu Dewa.

    Kepala Kepegawaian Disdikpora Palembang, Nasikhun menambahkan, untuk guru SMK dan SMA yang bakal diambil alih oleh Provinsi sebanyak 2.049 orang. Mereka adalah guru dan tenaga administrasi sekolah. “Semua akan menjadi wewenang provinsi, kami siap saja,”tuturnya.(eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com