• Pengelola Perbatasan Fokus Dua Lokasi Lahan Sengketa

    0

       Kupang, jurnalsumatra.com – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Nusa Tenggara Timur, Paul Manehat mengatakan pihaknya saat ini sedang fokus menangani dua lokasi lahan sengketa di perbatasan RI-Timor Leste.
    “Saat ini kami sedang fokus menangani lahan sengketa di dua titik, di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang,” katanya di Kupang, Jumat.
    Lokasi lahan sengketa tersebut berada di antara Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Ambeno, Timor Leste dan berikut di lahan Naktuka antara Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang dengan Distrik Oekusi, Timor Leste.
    “Kedua titik lokasi tersebut yang saat ini sedang bersengketa dan masih dalam proses penanganan pemerintah pusat,” katanya.
    Paul mengatakan, pihaknya bersama perwakilan pemerintah pusat sudah melakukan survey lapangan kedua lokasi sengketa tersebut.
    Semua data hasil survey yang diperoleh tersebut, lanjut dia, akan dijadikan acuan bagi pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
    “Pemerintah akan mengirimkan TOR (Term of Reference) kepada Timor Leste dan selanjutnya akan dilakukan survey gabungan
    Dia mengatakan, proses penanganan persoalan lahan tersebut tentu membutuhkan waktu untuk perundingan kedua negara.
    “Pendeketan yang dilakukan dalam menangani persoalan sengketa lahan dilakukan secara sosial budaya dan juga hukum,” katanya.

    Oleh karenanya, Paul meminta masyarakat Indonesia yang berada di wilayah sengketa bisa menahan diri dan tidak bertindak nekat sehingga bisa menimbulkan konflik.
    “Masyarakat kedua wilayah sengketa harus sabar sambil menunggu upaya penanganan dari pemerintah kedua negara karena masalah tersebut merupakan persoalan antarnegara yang diselesaikan dengan damai,” katanya.
    Dia menambahkan, pendekatan secara sosial-budaya tetap berjalan dan nantinya akan mempertemukan tokoh adat dari kedua belah pihak.
    Secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD NTT Maxi Ebu Tho yang menangani bidang hukum dan pemerintahan mengatakan pemerintah pusat harus menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah perbatasan.
    “Pemerintah harus serius menangani masalah perbatasan dan jangan berbelit-belit apalagi dipolitisasi,” katanya kepada Antara di Kupang.
    Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, langkah-langkah penanganan masalah perbatasan secara cepat dan tepat akan mencegah konflik horisontal antarwarga yang tidak diinginkan terjadi.
    Selain itu, keseriusan penanganan masalah tersebut akan membuat masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan akan merasa diperhatikan oleh pemerintah.
    “Kita ingin agar masalah perbatasan cepat ditangani dengan baik sehingga masyarakat kita yang hidup di garis batas betul-betul merasakan kehadiran negara untuk melayani mereka,” demikian Maxi Ebu Tho.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com