• Pengamat: Petahana Seharusnya Lebih Berpeluang Diakomodir

    0

        Kupang, jurnalsumatra.com – Pengamat hukum administrasi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan berpendapat petahana bupati mestinya lebih memiliki peluang untuk diakomodir partai politik karena memiliki sumber daya yang cukup.
    “Secara politik, petahana mestinya memiliki peluang lebih besar untuk diakomodir oleh partai karena memiliki sumber daya kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi peta politik lokal,” kata mantan Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTT-NTB itu kepada Antara di Kupang, Selasa.
    Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan gagalnya petahana Bupati Flores Timur Yoseph Lagadoni Herin yang tidak mendapat pintu masuk melalui jalur partai politik untuk bertarung kembali dalam arena Pilkada serentak Jilid II di Kabupaten Flores Timur pada 15 Februari 2017.
    Lima tahun lalu, mantan jurnalis yang juga mantan Wakil Bupati Flores Timur periode 2006-2011 itu, lolos menjadi Bupati Flores Timur periode 2011-2016 melalui pintu PDI Perjuangan.
    Namun, selama lima tahun berkuasa, Yosni–demikian panggilan akrab Yoseph Lagadoni Herin–tidak lagi membangun komunikasi politik dengan partai pengusung, sehingga ditinggalkan dan tidak diakomodir lagi dalam menghadapi Pilkada 2017 di ujung timur Pulau Flores itu.
    Tuba Helan yang juga dosen pada Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengatakan kesulitan petahana mendapatkan kendaraan politik untuk maju kembali dalam Pilkada 2017, karena hubungan dengan partai politik kurang harmonis.
    “Selain itu, bisa jadi karena belum ada kesepakatan soal tawar menawar biaya politik atau sebab lain. Sebab, untuk masuk melalui pintu parpol selamanya tidak gratis, meski banyak partai mengatakan tanpa ada mahar,” ujarnya.

        Selama lima tahun memimpin Flores Timur, Yosni juga dinilai gagal, karena tidak memiliki prestasi apa-apa untuk membangun Flores Timur yang meliputi Flores Timur daratan, Pulau Adonara dan Solor.
    Sejumlah konflik yang terjadi dalam masyarakat, seperti perang tanding antara kelompok masyarakat di Pulau Adonara karena sengketa lahan, juga tidak berhasil didamaikan sampai akhir masa jabatan.
    Pada Pilkada serentak 2017, ada tiga kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur yang akan menyelenggarakan Pilkada, yakni Kabupaten Flores Timur, Lembata serta Kota Kupang.
    “Memang politik ini tidak pasti, sehingga tampaknya petahana belum memperoleh kejelasan soal partai politik mana yang memberikan dukungan, tetapi kalau saya amati, kondisi ini lebih karena relasi antara petahana dan parpol kurang harmonis selama berkuasa,” katanya.
    Menurut dia, petahana mestinya sudah menyiapkan langkah antisipasi, misalnya dengan mencari dukungan masyarakat untuk maju melalui jalur perseorangan, jika gagal masuk melalui jalur parpol.
    “Petahana Bupati Flores Timur merasa lebih nyaman untuk kembali bertarung dengan menggunakan kendaraan partai politik, namun sayangnya tidak ada parpol yang berniat untuk mendukungnya,” ujarnya.
    Ia mengatakan tragedi politik yang dialami petahana Bupati Flores Timur, mungkin merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah Pilkada di NTT.
    “Petahana Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur memang mengalami nasib serupa (tidak diakomodir lagi oleh PDI Perjuangan), namun masih ada parpol lain yang mengakomodirnya untuk kembali bertarung dalam Pilkada 2017 di Lembata,” kata Tuba Helan.
    Kasus yang dialami petahana Bupati Flores Timur, tambahnya, terasa cukup menyedihkan, karena harus “buang handuk” sebelum bertarung padahal menjadi penguasa selama lima tahun di Kabupaten Flores Timur.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com