• PEMPROV Akui Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Kurang Efektif

    0

    Jayapura, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengakui penyelenggaraan pemerintahan kampung di wilayahnya, sebagian besar kurang efektif karena berbagai hambatan dan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh aparaturnya.
    Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, di Jayapura, Kamis, mengatakan beberapa faktor penting yang menjadi penghambat antara lain rendahnya SDM aparatur pemerintahan kampung yang merupakan masalah umum di Papua.
    “Juga masih terbatasnya dana pembinaan dan pelayanan dari pemerintah di atasnya yang tidak bisa menjangkau semua kebutuhan masyarakat jika dibandingkan dengan jumlah kampung di Provinsi Papua,” katanya.
    Doren menjelaskan di era sistem desentralisasi dan otonomi daerah serta dengan diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa atau kampung, telah memberikan sebagian besar kewenangan kepada kabupaten/kota.
    “Kewenangan ini berupa melakukan tugas pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung atau desa termasuk di dalamnya penyerahan sebagian urusan menjadi kewenangan pemerintah kampung melalui peraturan daerah kabupaten/kota,” ujarnya.
    Dia menuturkan kewenangan tertentu berhubungan dengan pengelolaan potensi alam yang tersedia di kampung-kampung, bisa dimanfaatkan dengan kemampuan dan peralatan sederhana, berskala ekonomi kecil, berbasis pemberdayaan serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
    “Provinsi Papua berdasarkan Permendagri Nomor 39 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan memiliki 5.118 kampung,” katanya lagi.
    Dia menambahkan ini merupakan jumlah kampung yang banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti 2013 sebesar 4.766 kampung dimana terjadi penambahan 352 kampung di 2015.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com