• Pemkot Undur Penertiban Penggunaan Ruang Publik

    0

         Mataram, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengundur kegiatan penertiban ruang publik yang sudah ditetapkan tanggal 7 September menjadi tanggal 15 September 2016.
    “Penertiban terpaksa kita undur karena tanggal 7 September 2016 akan dilaksanakan pelantikan Sekda Kota Mataram definitif,” kata Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Kota Mataram H Lalu Junaidi di Mataram, Selasa.
    Selain itu,  waktu penertiban berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah, sehingga tim penertiban pengguna ruang publik menyepakati penertiban dilaksanakan setelah Idul Adha yakni 15 September 2016.
    Meski demikian, lanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun saat ini dari 26 titik ruang publik yang direncanakan akan ditertiban di Jalan Airlangga, kini jumlahnya berkurang hingga di bawah 10 titik.
    “Itu menjadi salah satu respons positif yang diberikan para pengusaha yang menggunakan ruang publik depan rumah toko (ruko) yang mereka miliki,” katanya.
    Berdasarkan data awal, katanya, jumlah pengusaha di Jalan Airlangga yang tercatat menyalahi ruang publik dengan cara menambah usaha dengan bangunan semi permanen pada lahan parkir sebanyak 53 titik.

         Dari jumlah itu, katanya, sebanyak 12 titik sudah dilakukan pembongkaran oleh pengusahanya, 15 titik sedang dilakukan pembongkaran, sedangkan sisanya 26 titik masih belum memberikan respons terhadap teguran dan peringatan yang diberikan pemerintah kota.
    “Tapi saat ini dari 26 itu, pengusaha yang masih belum mengindahkan teguran untuk penertiban di bawah 10 orang,” katanya.
    Menurutnya, kegiatan penertiban akan melibatkan tim terpadu yang berasal dari berbagai unsur terkait antara lain, BPMP2T, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperindag, Dishubkominfo, Kantor Pertanahan, Satpol PP, Bagian Hukum Setda Kota Mataram.
    Selain itu, unsur kepolisian, dan dari Kejaksaan Negeri Mataram, sedangkan Dinas Tata selaku koordinator penertiban.
    “Kami telah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) terkait pembongkaran bangunan dan penertiban pemanfaatan ruang publik,” ujarnya.
    Termasuk memastikan adanya legalitas operasional perdagangan oleh Dinas Koperindag, legalitas kepemilikan lahan oleh Kantor Pertanahan, dan legalitas hukum selama proses pembongkaran oleh  Kejaksaan Negeri dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram.
    “Pembongkaran akan dilakukan secara tertib satu persatu dari seluruh objek pembongkaran dan kami siapkan tim jika keberatan atau upaya hukum yang dilakukan pengusaha,” katanya.
    Setelah Jalan Airlangga, penertiban ruang publik akan dilakukan di Jalan Pejanggik, Jalan AA Gde Ngurah dan jalan-jalan lainnya di kota ini sekitar 118 titik.
    “Yang kita tertibkan adalah penggunaan ruang publik yakni lahan parkir depan rumah toko (ruko) yang disalahgunakan pengusaha, bukan penertiban bangunan,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com