• PEMKOT Kupang Menanti Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan

    0

    Kupang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih menanti penetapan lokasi pembangunan Bendungan Kolhua dari Pemprov setempat sebagai syarat percepatan pelaksanaan pembangunannya.
    “Sesuai syaratnya Pemerintah Provinsi NTT haru mengeluarkan penetapan lokasi pembangunan Bendungan Kolhua, agar bisa dilakukan eksekusi lapangan,” kata Wali Kota Kupang Jonas Salean kepada Antara di Kupang, Selasa.
    Menurut dia, syarat penetapan lokasi pembangunan itu penting dan menjadi syarat dari peraturan yang ada untuk percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan tersebut.
    Memang diakui Jonas, lokasi yang akan dijadikan pembangunan bendungan tersebut, telah menjadi lokasi khusus bendungan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Wilayah Kota Kupang.
    Namun demikian, sesuai persyaratannya, Pemerintah Provinsi NTT sebagai perpanjang pemerintah pusat di daerah, wajib mengeluarkan penetapan lokasi sebagai syarat pelaksanaannya.
    Hal itu penting karena Bendungan Kolhua adalah salah satu dari empat bendungan di NTT yang masuk dalam prioritas proyek strategis nasional Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
    Mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu mengatakan, sejak 2010 silam upaya pembebasan lahan di lokasi yang diklaim sebagai tanah adat dengan pengakuan hak ulayat masyarakat itu dilakukan Pemerintah Kota Kupang untuk kepentingan percepatan pembangunan bendungan tersebut.
    Namun demikian hal itu masih terus mendapatkan hambatan dan kendala dari sejumlah warga yang secara eksistensial tidak berada atau bermukim di lokasi rencana pembangunan bendungan itu.
    Hingga akhirnya pada 2016 ini, Pemerintah lalu melimpahkan proses dan upaya pembebasan lahan tersebut kepada Pemerintah Provinsi NTT seiring dengan perubahan regulasi soal pembebasan lahan untuk pembangunan di daerah.
    Dalam perubahan regulasi itu, disebutkan, pembebasan lahan untuk kepentingan publik yang luasannya di atas lima hektare menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. “Untuk lokasi pembangunan endungan Kolhua ada seluas 118 hektare lahan yang harus dibebaskan. Karena itulah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” kata Jonas.
    Meskipun demikian dalam konteks itu, sebagai pemilik warga dan wilayah, Pemerintah Kota Kupang lanjut Jonas juga terus melakukan pendekatan kepada warga untuk bisa memberikan lahan yang dikalimnya itu untuk kepentingan pembangunan bendungan yang tentunya akan memberikan dampak manfaat bagi seluruh warga di Kota Kupang ini.
    “Ini sudah menyentuk kepentingan banyak orang sehingga apapun alasannya pembangunan bendungan itu akan direalisasikan segera,” katanya.
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Andre Koreh terpisah mengaku terus melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar lokasi pembangunan untuk memastikan kesiapan membebaskan lahnnya untuk kepentingan pembangunan bendungan itu.
    Menurut Andre, secara teknis pembangunan Bendungan Kolhua yang sudah masuk dalam prioritas proyek strategis nasional yang ditetapkan dalam Kepres nomor 3 tahun 2015 itu, sudah sangat siap, termasuk alokasi anggarannya.
    Dengan demikian maka, pemerintah pusat, provinsi dan Kota Kupang sangat berkomitmen untuk merealisasikan pembangunan bendungan itu, yang tentunya akan memberikan dampak bagi pemenuhan kebutuhan air bersih warga di seluruh daerah ini.
    “Sumber air yang akan dihasilkan dari Bendungan Kolhua itu sebesar 200 liter/detik yang tentunya akan memberikan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk seluruh warga di Kota Kupang ini,” kata Andre.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com