• Pemekaran Perda Dua Kecamatan Tinggal Menunggu Evaluasi

    0

    dprd palembangPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Realisasi pemekaran Kecamatan Seberang Ulu (SU) I dan Ilir Timur (IT) II Palembang tinggal menunggu tahap evaluasi, setelah rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemekaran dua kecamatan tersebut disahkan menjadi perda. Hal ini setelah DPRD Palembang mengesahkan Raperda menjadi Perda, dalam sidang paripurna DPRD Palembang, Selasa (27/9)

    Ada tiga Raperda yang disahkan menjadi Perda yaitu Perda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2011 tentang penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta Raperda tentang pembentukan kecamatan Jakabaring dan Kuto Gawang san Perda MBR. Namun Perda ini belum dapat diberlakukan karena masih dalam tahap evaluasi dari Gubernur Sumsel dan Mendagri.

    Panitia khusus (Pansus) VI DPRD Palembang bersama dinas terkait yang melaksanakan tugas pembahasan mengenai raperda tersebut tanpa kendala hingga tidak membutuhkan perpanjangan waktu pembahasan.

    “Pemekaran dua kecamatan akan membentuk dua kecamatan baru. Untuk Kecamatan IT II akan membagi wilayah dengan Kecamatan Kuto Gawang. Sedangkan Kecamatan Jakabaring merupakan pecahan dari Kecamatan SU I,”kata Ketua Pansus VI Endang Larasati Lelasari, Selasa (27/9)

    Menurut Endang, sarana dan prasarana untuk kecamatan baru tidak akan menemui kendala setelah masing-masing kecamatan sudah disiapkan kantor.Seperti Kecamatan Jakabaring yang memiliki kantor atas hibah pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel).

    “Letaknya tepat di belakang kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Sumsel, sehingga sudah dapat digunakan dalam memberikan pelayanan kepada publik,”ujarnya.

    Nantinya, administrasi masyarakat yang terkena pemekaran hanya butuh penyesuaian. Seperti perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) boleh dilakukan setelah Kecamatan Jakabaring dan Kuto Gawang disahkan.

    Demikian pula mengenai Kartu Keluarga (KK) serta adimistrasinya hanya butuh penyesuaian setelah pemekaran.”Untuk urusan administrasi tidak akan mengeluarkan biaya, semuanya gratis bagi yang berpindah kecamatan sesuai domisili,”jelasnya.

    Dengan pemekaran ini tidak hanya mendorong pelayanan publik lebih maksimal, namun dengan Pemerakan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah, dan tentu pemekeran ini berdasarkan jumlah penduduk dan lainnya. (eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com