• Pemberantasan Korupsi Perlu Timbulkan Efek Jera Lebih    

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com- Pemberantasan korupsi di Indonesia perlu menimbulkan efek jera yang lebih karena beberapa waktu terakhir ini ternyata masih ditemukan kasus dugaan korupsi yang menimpa sejumlah pemimpin daerah.
    “Ini menjadi tamparan kita semua, kepala daerah yang seharusnya menjadi pemimpin teladan malah melakukan korupsi,” kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin dalam rilis di Jakarta, Sabtu.
    Mahyudin mengemukakan hal itu terkait pemberitaan mengenai tertangkapnya sejumlah kepala daerah menjadi tersangka dugaan korupsi beberapa waktu terakhir ini.
    Wakil Ketua MPR RI mengungkapkan apresiasinya kepada kinerja KPK sekaligus merasa sangat miris kepala daerah tak habis-habis menjadi tersangka korupsi.
    “Yang lebih miris lagi tidak ada efek jera terkait hukuman yang dialami oknum-oknum kepala daerah yang lalu,” jelasnya.
    Dia menegaskan, secara hukum, tanpa melihat darimana asal partainya, tersangka korupsi harus dihukum berat.
    Di sisi lain, Mahyudin melihatnya secara luas bahwa ternyata rakyat Indonesia harus sangat prihatin kepada bangsa ini karena kasus korupsi tidak selesai-selesai.
    Untuk itu, ujar dia, maka hukuman tersebut seharusnya mesti menimbulkan efek jera bagi si pelaku sehingga menjadi pelajaran buruk bagi orang lain yang ingin melakukan korupsi.
    Efek jera sangat perlu, lanjutnya, misalnya pelaku korupsi dicabut haknya untuk mencalonkan diri selama menjadi tersangka dan dalam jangka waktu tertentu tidak boleh mencalonkan diri lagi selepas menjalani hukuman.
    “Saya setuju adanya wacana pemberatan hukuman pelaku korupsi bahkan seharusya tidak ada remisi,” katanya.
    Namun, ia juga menginginatka agar semuanya kembali kepada aturan perundangan sehingga UU yang mengatur itu harus ditinjau kembali.
    Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menolak pemberian remisi kepada koruptor karena dinilai menghilangkan efek jera yang ingin ditanamkan lembaga antirasuah tersebut.
    “Kalau koruptor harapan kami jangan ada remisi,” kata Agus di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (10/8).
    Agus menjelaskan pertimbangan KPK menolak wacana Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut, dikarenakan kekhawatiran akan adanya tindak pidana korupsi yang diulang oleh koruptor.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com