• Pembentukan Dinas dan Badan Baru Dinilai Pemborosan Anggaran

    0
    ABI-SYAHMORA Kabag Risalah DPRD Lahat.

    Pembentukan Dinas dan Badan Baru Dinilai Pemborosan Anggaran

    Lahat, jurnalsumatra.com – Usulan rancangan peraturan daerah (Raperda), untuk pembentukan dinas dan badan baru di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lahat, dinilai hanya bagi-bagi jabatan saja, dan pemborosan anggaran.

    “Memang benar, ada beberapa dinas dan badan baru yang diusulkan Pemkab Lahat tidak ada urgensinya alias tidak mendesak untuk dibentuk. Masih banyak yang seharusnya untuk masuk dalam katagori lebih penting,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lahat, DR. Niko Pransisco SH.

    Ia mencontohkan, seperti pemecahan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menjadi 2 badan yakni Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, semestinya keduanya tidak perlu dipisah, apalagi selama ini sudah berjalan baik dan sudah cukup efektif.

    “Rasanya tidak perlu dipisahkan. Tapi, kalau memang mau dirubah menjadi badan, ya, cukup rubah saja namanya,” tutur Niko lagi.

    Menurut Niko, ada yang lebih terkesan pemborosan yakni usulan pembentukan Dinas Perpustakaan. “Apa pentingnya dinas ini, di provinsi saja masih berbentuk kantor, kenapa di kabupaten harus dijadikan dinas,” kata politisi Partai Amanat Nasional ini.

    Nah, sambungnya, pembentukan dinas dan badan yang tidak mendesak itu, membuktikan hanya bagi – bagi jabatan saja, apalagi saat ini banyak pegawai eselon II yang tidak memiliki jabatan alias menganggur. Semestinya, maksimalkan saja pegawai eselon II yang ada saat ini dan tidak perlu mengambil dari luar Lahat.

    “Jelas toh saat ini Pemkab Lahat sedang dalam kesulitan anggaran, jadi harus dilakukan efisiensi bukan sebaliknya,” tanya dia.

    Termasuk, kata Niko, agar efisiensi dan efektifitas seharusnya dilakukan penggabungan diantarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura digabungkan dengan Badan Ketahanan Pangan, sehingga lebih efektif karena ada program di hulu dan hilir soal pertanian dan pangan.

    Begitupula dengan 3 instansi yakni Dinas Perikanan dan Peternakan, dan Dinas Perkebunan serta Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan Perkebunan Kehutanan (BP4K), dijadikan satu dinas saja.

    “Kalau saya sih, lebih condong dan setuju kalau digabungkan agar beberapa dinas lebih efisien dan efektif, nanti usulan Raperda ini akan dibahas dan ditentukan mana yang penting mendesak dan sebaliknya,” pungkasnya. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com