• Pembahasan Revisi Peraturan Reklamasi Batam Tarik-Ulur      

    0

    Batam, jurnalsumatra.com – Pembahasan revisi peraturan wali kota Batam tentang reklamasi masih tarik-ulur karena menyangkut kewenangan perizinan beberapa instansi daerah dan pusat.
    “Perwako masih belum ‘clear’, pembahasannya masih ulur-tarik, karena menyentuh instansi lain,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam Kepulauan Riau, Senin.
    Revisi Perwako merupakan rekomendasi dari Tim 9 Pemkot Batam yang ditugasi mengurai masalah reklamasi di kota itu.
    Wali Kota menyatakan izin reklamasi terurai di banyak institusi pemerintah pusat, syarat-syaratnya masih ada yang belum terinformasikan dengan baik kepada pengurus izin.
    Sedangkan Perwako dibutuhkan untuk menyatukan perizinan itu, sebagai informasi awal syarat-syarat yang harus dilengakapi.
    “Sekarang ada yang lengkap, setengah lengkap, karena mereka tidak tahu. Kalau ada Perwako mereka jadi tahu,” katanya.
    Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam Dendi Purnomo yang juga anggota Tim 9 menyatakan Pemkot perlu merevisi Peraturan Wali Kota No. 54 tahun 2013 tentang Tata Cara Reklamasi demi menjaga kelestarian lingkungan.
    Tim bersama akademisi mengusulkan pemerintah memasukkan tim terpadu reklamasi sebagai penyelenggara tata reklamasi, tidak hanya ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K).
    Kemudian, dalam perwako akan dimasukkan pula larangan reklamasi menggunakan tanah timbun dari darat. Reklamasi hanya boleh menggunakan pasir laut.
    Izin reklamasi, juga harus mendapatkan rekomendasi wali Kota, baru kemudian diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
    Nanti reklamasi harus didului rekomendasi Wali Kota, baru izin diterbitkan Menteri yang memiliki wewenang memberikan izin reklamasi yaitu Menteri Kelautan.
    Bila perizinan terkait pendalaman alur pelayaran, maka harus mengantongi izin Menteri Perhubungan.
    “Perizinan reklamasi akan dibuka Agustus setelah perwako diperbaiki,” katanya.
    Tim Terpadu juga merekomendasikan seluruh kegiatan reklamasi yang menggangggu kepentingan umum, alur dan keselamatan pelayaran serta objek vital dibatalkan.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com