• OPD Ditargetkan Selesai Desember Lima Badan Menjadi SKPD

    0
    Tower Tidak Berizin Dibongkar

    Tower Tidak Berizin Dibongkar

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com –  Meski Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru diterapkan pada Januari 2017 nanti, namun Pemerintah Kota Palembang telah melakukan Langkah penyusunan nomenklatur . Pemkot menargetkan penempatan posisi OPD selesai pada Desember mendatang.

    “Sesuai instruksi pusat berdasarkan UU No.23/2013, kami harus menyegerakan penyusunan penempatan posisi. Jika tidak, bisa dikenakan sanksi. Desember 2016 ini kami pastikan sudah selesai,”kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang, Ratu Dewa, Selasa (20/9).

    Dikatakan Dewa, penempatan posisi itu akan disesuaikan dengan kompetensi dari masing-masing pejabat. Dengan begitu, formasi struktur jabatan baru akan terakomodir.

    “Pusat bisa memberikan sanksi terkait penganggaran ataupun subsidi kepada Pemkot Palembang, apabila tidak segera kita susun dari sekarang,”terang dia.

    Kepala Bidang (Kabag) Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Kota Palembang, Vivi Novitriani mengatakan, dalam penataan nomenklatur OPD ini dipastikan sebanyak lima badan di Pemkot Palembang berubah menjadi dinas.

    Sesuai rencana, lima badan tersebut yakni, Badan Lingkungan Hidup (BLH) menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi (Bapusdok) menjadi Dinas Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi. Kemudian, Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan (BPMK) menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan.

    Adapula Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) menjadi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, lalu Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “Hal ini sedang dibahas di Panitia Khusus (Pansus) 7 DPRD Kota Palembang,” jelasnya.

    Selain badan berubah menjadi dinas, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera digabung menjadi satu dengan SKPD lain, dipisah dan ada yang berubah nama. Seperti, BKBPP dipecah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian, Disperindagkop dipecah menjadi Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UKM.

    “Nantinya akan ada juga penyatuan SKPD. Dinas PUBM dan Tata Ruang membawahi Dinas Tata Kota, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman membawahi Dinas Penerangan Jalan Pertamanan dan Pemukiman (DPJPP) dan Dinas Lingkungan Hidup membawahi Dinas Kebersihan Kota (DKK),”jelasnya.(eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com