• NTT Sediakan Rp30 Miliar Honor Guru Kontrak

    0

         Kupang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyediakan Rp30 miliar setiap tahun untuk membayar honor 1.667 guru kontrak SMA/SMK yang dialihkan dari pemerintah kabupaten dan kota sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
    “Kami sudah menghitung dan jumlah dana itulah yang akan tersediakan setiap tahunnya,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Alo Min kepada Antara di Kupang, Selasa.
    Dia mengatakan, penyediaan anggaran Rp30 miliar untuk 1.667 guru kontrak itu tidak termasuk guru honor dan kontrak yang sebelumnya sudah diangkat oleh masing-masing daerah kabupaten dan kota. “Termasuk guru kontrak yang diangkat oleh komite sekolah. Semuanya di luar tanggungan pemerintah provinsi,” katanya.
    Sebanyak 1.667 guru kontrak itu adalah guru yang dikontrak dengan SK Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di seluruh SMA/SMK yang tersebar di seluruh wilayah provinsi berbasis kepulauan itu, termasuk guru kontrak di daerah perbatasan, tertinggal, terdepan dan terluar.
    Sementara untuk guru SMA/SMK negeri, dengan sendirinya akan disesuaikan karena sudah menjadi kewajiban negara terhadap pegawai negeri RI.
    Meskipun nantinya guru kontrak bawaan dari kabupaten dan kota ikut diserahkan, namun dalam pelaksanaan pengelolaan nantinya, pemerintah provinsi akan tetap melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap gurur-guru kontrak tersebut. Hal ini untuk mendapatkan satu kepastian data dan jumlah guru kontrak yang sesungguhnya.
    Secara akumulatif, dalam penyerehan pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi, akan ada 488 SMA dengan rincian yang berstatus negeri berjumlah 308 dan swasta 180 sekolah.

         Sementara untuk SMK ada sebanyak 271 dengan berstatus negeri sebanyak 143 dan swasta sebanyak 128 sekolah. Sedangkan untuk SLB tingkat atas sebanyak 68 sekolah dengan 54 sekolah berstatus negeri dan sisanya 14 sekolah swasta.
    Penyerahan secara resmi sesuai perintah undang-undang baru akan dilakukan pada 2 Oktober mendatang, namun secara administrasi sudah mulai dilakukan oleh seluruh daerah kabupaten dan kota yang ada.
    Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang Jerhans Ledoh terpisah mengatakan telah menyerahkan data diri 2.000 guru PNS SMA/SMK dalam bentuk “soft copy” dan “hard copy” ke permerintah provinsi.
    Menurut dia meski sudah melakukan penyerahan dari aspek data, namun Pemerintah Kota Kupang masih terus akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pelaksanaan pengelolaan secara resmi.
    Pemerintah Kota Kupang kata Jerhans berprinsip akan menurut saja apa yang diperintahkan oleh undang-undang yang berlaku. Meski perlu penyesuaian berkaitan dengan kondisi lokal dan karakteristik yang ada serta petunjuk teknis (juknis) dalam bentuk peraturan pemerintah.
    Selain menyerahkan guru, kata mantan Kepala SMA Negeri 1 Kota Kupang itu, Pemerintah Kota Kupang juga akan menyerahkan seluruh aset berupa gedung SMA dan SMK di seluruh wilayah itu.
    Untuk konteks penyerahan aset ini, sesuai ketentuan harus ada pembicaraan bersama DPRD Kota Kupang sebagai yang memiliki hak pengawasan dan penganggaran. Khususnya untuk aset yang ditaksasi bernilai di atas Rp5 miliar.
    Sejumlah aset yang nilainya sudah di atas Rp5 miliar dan perlu dibahas bersama DPRD kata Jerhans antara lain, SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Kota Kupang. “Masing-masing sekolah ini memiliki aset di atas Rp5 miliar dan perlu pembicaraan bersama DPRD Kota Kupang,” kata Jerhans.
    Terhadap jumlah siswa yang juga dengan sendirinya akan menjadi tanggung jawab pengelolaan pemerintah provinsi kata Jerhans ada sebanyak 35 ribu siswa yang bersekolah khusus di sekolah negeri. “Para siswa itulah nanti akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com