• Masroni: Selingkuh Coreng Bappeda Juga Pemkab Lahat

    0

    selingkuhLahat, jurnalsumatra.com – Dugaan kasus perselingkuhan dua oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lahat, yang berinisial P (40) dan EV (38) kedapatan berselingkuh, setelah suami dari EV melaporkan keduanya ke Polres Lahat dan direncanakan diteruskan ke Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), terus berlanjut.

    Bahkan, dugaan kasus yang mencoreng nama dua intansi tersebut bakal berbuntut panjang. Selain oknum P dari pegawai Bappeda ini, telah diperiksa oleh jajaran Mapolres Lahat.

    “Akibat kasus tersebut, selain mencoren nama instansi Bappeda juga membawak nama buruk Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lahat,” ujar Drs H Masroni, yang berhasil dibincang wartawan.

    Diakui Masroni, dugaan kasus perselingkuhan yang melibatkan dua insitusi Pemerintah ini, awalnya tidak mengetahui, namun, dirinya sempat mendengar selintingan dari para pegawainya.

    “Benar saya mendengar selentingan terhadap kasus tersebut, itu setelah saya pulang dari haji,” tambah Masroni.

    Untuk sanksinya sendiri, kata Masroni, tinggal menunggu hasil pemerikasaan baik dari Polres Lahat, maupun, Inspetorat sendiri. “Dengan yang bersangkutan sampai sekarang saya belum ketemu. Silakan hubungi Kabib Susbud atau hubungi Marliansyah selaku Kabidnya. Bukan hanya mencoreng nama Bappeda juga mencoreng nama Pemerintah Lahat,” pungkasnya.

    Berita sebelumnya, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Asisten I Bidang Ketataprajaan, Ramsi SIP MM menyebutkan, dirinya belum menerima laporan resminya atas kejadian tersebut, hanya saja, apabila terbukti bersalah maka akan diproses lebih lanjut.

    “Belum terima laporannya secara resmi, pastinya kalaupun keduanya dinyatakan bersalah, akan kita serahkan kepada Inspektorat maupun BKD dan Diklat guna memprosesnya,” cetusnya, Rabu (21/9).

    Sementara itu, Kabid Susbud Marliansyah mengatakan, untuk oknum inisial P sudah dipanggil, termasuk sudah diarahkan dari atasan agar persoalan tersebut segera diselesaikan dengan baik.

    “Kalau secara PNS nya kita sudah serahkan ke BKD dan Inspektorat. Sedangkan dari kita Bappeda sendiri masih menunggu hasil pemeriksaan dari kedua instansi tersebut, seraya hasil pemeriksaan dari pihak Polres Lahat,” ujarnya.

    Nah, sambung Marliansyah, berdasarkan PP 54 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), kesalahannya ada tiga tingkatan mulai kesalahan sedang, ringan, dan berat. Sanksi berat diantaranya, pembebasan dari jabatan, diberhentikan dengan hormat, dan diberhentikan dengan tidak hormat.

    “Untuk sanksi dari Bappeda sendiri mulai pemindahan hingga berujung pemberhentian. Namun, semua itu, tetap kita menunggu hasil pemeriksaan dari Inspetorat dan BKD dan Diklat Lahat. Karena kita tetap melihat tingkat kesalahan dari oknum ini,” tuturnya. Seraya mengatakan, segala upaya sudah disampaikan kepada yantg bersangkutan agar persoalan ini dapat segera diselesaikan.

    Menurut Marliansyah, sedangkan untuk sanksi ringan sendiri mulai, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, selama 1 tahun. Persoalan ini, sudah dikoordinasikan dengan atasan langsung.

    “Benar dua sejoli ini, memang sempat satu dinas di BPMDesa, ternyata hubungan mereka berlanjut, dan kita kita tinggal menunggu hasil pemeriksaan dari Inspetorat dan BKD, baru kita bias memberikan tindakan terhadap oknum tersebut,” pungkasnya.

    Hal senada juga ditegaskan, Kepala Inspektorat Kabupaten Lahat, H Rudi Thamrin SH MM menyampaikan, dirinya belum menerima laporannya, apabila sudah ada catatannya akan dipanggil Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan.

     “Kepala SKPD akan kita panggil untuk memprosesnya, apabila terbukti, tentunya sanksi berat akan menanti kedua oknum tersebut,” ungkap Rudi.

    Sedangkan menurut, Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat, Drs Rahmad Surya Effendi MM mengungkapkan, pun demikian dirinya sampai saat ini belum ada laporannya atas peristiwa tersebut.

    “Yang jelas dek, kakak lagi dinas luar (DL) pastinya akan dikoordinasikan kepada pegawai kita (BKD dan Diklat, red) untuk dicross check kebenarannya dan nantinya akan diperiksa berdasarkan kesalahannya,” ujarnya. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com