• Legislator: Kemitraan DPRD Dan Pers Kontrol Pemerintah

    0

        Padang, jurnalsumatra.com – Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Wahyu Iramana Putra mengatakan kemitraan lembaga DPRD dan pers merupakan suatu upaya kontrol terhadap pemerintahan daerah.
    “DPRD itu punya satu titik kemitraan dengan pers yakni pada fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah,” kata dia dalam workshop peningkatan kualitas publikasi yang diikuti anggota Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Padang di Padang, Senin.
    Ia menjelaskan hubungan antara DPRD dan pers itu bersifat sejajar dan masing-masingnya punya tanggung jawab berbeda, namun berhubungan secara fungsional satu sama lain.
    Menurutnya, yang satu bukan bagian dari yang lain, yang satu bukan bawahan atau atasan dari yang lain, namun memiliki kepentingan yang berhubungan satu sama lain.
    Ia menjelaskan, salah satu fungsi DPRD ialah mengontrol jalannya pemerintahan, demikian pula pers yakni melakukan kontrol sosial.
    Jika DPRD hanya terbatas pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, pers sebenarnya mampu melakukan kontrol baik untuk lingkungan pemerintah serta terhadap segala kehidupan di luar pemerintahan.

         Terkait kontrol dan kritik terhadap pemerintahan, katanya, hal itu dapat dilakukan dengan memberi keteguhan kepada sumber, mendorong sumber agar berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
    Kemudian kontrol merupakan bagian dari keterbukaan, baik sebagai asas politik demokrasi, bagian dari hak mendapat informasi dan hak atas kebebasan berbeda pendapat.
    “Kontrol itu juga bagian dari partisipasi. Jadi kontrol pers ialah perwujudan partisipasi dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Apalagi pers mewakili pendapat umum,” jelasnya.
    Sementara secara terpisah, Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi mengatakan profesi seseorang sebagai wartawan itu sangat terhormat karena menyangkut pemberian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
    “Saya sangat menghormati dan menghargai profesi wartawan, namun mereka haruslah profesional dan memenuhi aturan kode etik dan standar jurnalistik,” ujarnya.
    Ia menambahkan peran wartawan ataupun media massa sangat penting, baik itu cetak maupun elektronik karena tanpa ada pemberitaan, informasi ataupun publikasi dari media ke masyarakat, sesuatu kebijakan baik itu yang dilakukan eksekutif maupun legislatif tidak akan berarti.
    “Hal yang sudah pemerintah lakukan tidak akan berarti tanpa diinformasikan,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com