• KPK Dorong Daerah Terapkan Praktik Terbaik Pemerintahan

    0

        Kupang, jurnalsumatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penerapan praktik terbaik tata kelola pemerintahan di daerah guna mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan kerja masing-masing.
    “Praktik terbaik hanya bisa dilakukan dengan penerapan pengelolaan pemerintahan melalui sistem elektronik,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pada acara Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, Diseminasi Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik di Kupang, Rabu.
    Dia menjelaskan, KPK sebagai lembaga anti rasuah, tidak hanya memiliki tugas melakukan penegakan hukum melalui penyidikan, penyelidikan dan penuntutan sebuah perkara korupsi, tetapi juga bertugas melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi sebuah praktik yang merugikan keuangan negara.
    Salah satu upaya pencegahannya dengan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yakni dengan menyebarluaskan praktik terbaik (best practice) di pemerintah daerah, khususnya pada bidang perencanaan dan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pelayanan perizinan.
    “Untuk itulah KPK menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dengan menghadirkan seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota dan perangkatnya dalam kegiatan ini,” katanya.
    Dalam konteks kegiatan ini, lanjut Basaria, KPK berharap pemerintah daerah bisa langsung mempelajari keberhasilan daerah lain yang telah menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

        Dari pengamatan KPK, ketiga sektor yang menjadi bahan pembelajaran merupakan titik yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
    Karena itu, perbaikan tata kelola di ketiga sektor tersebut diharapkan dapat menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi, di lingkungan pemerintah daerah.
    Selain ketiga hal di atas, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menjadi salah satu hal yang harus mendapat perhatian guna menunjang keberhasilan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.
    “Untuk mewujudkan itu, KPK percaya bahwa pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat menjadi salah satu cara untuk mempersempit peluang terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah,” kata Basaria.
    Dalam kegiatan ini, KPK menghadirkan pemerintah daerah yang telah berhasil membangun tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, untuk berbagi pengalaman.
    Misalnya Pemerintah Kota Surabaya dengan praktik (E-planning), Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan (ULP).
    Selain itu, Pemerintah Kota Bogor, Pemkot Denpasar, Pemkab Sidoarjo dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PTSP-nya.
    “Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan inspirasi sekaligus pembelajaran. KPK dan BPKP akan memfasilitasi dan mendampingi pembelajaran ini,” katanya.
    Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya saat pembukaan kegiatan menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah memilih NTT sebagai tempat kegiatan ini.
    Dia berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan terus secara periodik untuk kepentingan peningkatan tata kelola terbaik pemerintahan, agar upaya korupsi bisa dibendung.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com