• Kepolisian Diminta Ungkap Jaringan Pembuatan KTP Palsu

    0

        Kupang, jurnalsumatra.com  – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Daniel Takai meminta Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap jaringan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang digunakan TKI ilegal asal NTT ke Malaysia.
    “Pemerintah Kabupaten Kupang minta kasus pembuatan KTP palsu diungkap secara tuntas, karena KTP yang dimiliki korban ‘human trafficking’ banyak dipalsukan dari Kabupaten Kupang. Pemkab Kupang tidak pernah menerbitkan KTP Nasional yang lama sejak pemberlakukan E-KTP tahun 2012,” kata Daniel Takai kepada Antara di Oelamasi, Selasa.
    Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Kupang merasa tersudutkan dengan sorotan publik di NTT bahwa daerah itu menjadi daerah basis penerbitan KTP palsu bagi TKI yang menjadi korban dalam kasus perdagangan manusia untuk menjadi TKI di Malaysia.
    “Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah menerbitkan KTP lama yang dimiliki TKI ilegal itu, KTP milik TKI merupakan KTP palsu dengan mencantumkan nama Pemkab Kupang yang dipalsukan,” ujarnya.

        Ia mengatakan pembuatan KTP palsu yang dilakukan pelaku perdagangan manusia itu sudah sangat meresahkan pemerintah daerah.
    “Kasus pembuatan KTP palsu ini harus diungkap karena merusak nama baik pemerintah daerah. Dengan tertangkapnya jaringan pengiriman TKI ilegal di NTT, bisa mengungkap jaringan pembuatan KTP palsu yang mengatasnamakan pemkab Kupang, jaringan ini pasti tahu siapa pembuat KTP palsu itu” tegasnya.
    Kepolisian NTT diminta mendalami pembuatan KTP palsu itu secara serius karena sangat merugikan pemerintah dan masyarakat terutama korban perdagangan manusia.
    Sebelumnya, dalam kasus penangkapan 48 orang pekerja wanita asal NTT di Medan pada Juli 2016, terungkap 46 orang diantaranya mengantongi KTP dari Kabupaten Kupang.
    Sedangkan dua calon tenaga kerja lainnya memiliki KTP Kupang dan terdaftar sebagai penduduk daerah itu.
    “Setelah dicek  data kependudukan di Pemkab Kupang ternyata 46 orang calon tenaga kerja itu bukan merupakan penduduk Kabupaten Kupang. KTP yang digunakan bukan KTP yang diterbitkan pemerintah tetapi KTP yang dipalsukan. Ini kejahatan kemanusiaan yang perlu diusut secara tuntas oleh pihak kepolisian,” tegasnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com