• Kepala Desa Diminta Tertibkan Administrasi Kependudukan

    0

         Kupang, jurnalsumatra.com -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, meminta kepala desa menertibkan administrasi kependudukan sebagai upaya mengatasi kasus perdagangan manusia yang marak terjadi di daerah itu.
    “Kasus ‘human traficking’ sangat marak terjadi di daerah ini, sehingga sistem administrasi di desa perlu dibenahi secara baik. Pemerintah desa harus berkomitmen tidak memberikan dokumen kependudukan kepada pihak yang bukan warga setempat,” kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Anton Natun di Oelamasi, Jumat.
    Ia mengatakan kasus perdagangan manusia sudah meresahkan masyarakat karena banyak pencari kerja terjebak dengan iming-iming perekrut tenaga kerja ilegal yang menjanjikan gaji besar di Malaysia.
    “Masyarakat Kabupaten Kupang harus waspada terhadap seseorang yang berniat mencari tenaga kerja dengan berbagai modus seperti menjanjikan gaji besar bagi tenaga kerja, proses pengiriman tenaga kerja yang akan dilakukan pasti secara ilegal,” katanya.

         Anton Natun yang juga Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Kupang itu, mengatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang perlu berkordinasi dengan pemerintah desa maupun kelurahan di daerah itu sebelum menerbitkan dokumen ketenagakerjaan bagi calon tenaga kerja.
    “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib minta kepada calon tenaga kerja berupa rekomendasi kepala desa atau lurah sebelum mengeluarkan dokumen tenaga kerja. Rekomendasi kepala desa atau Lurah untuk menjelaskan status kependudukan pencari kerja bersangkutan,” katanya.
    Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kupang mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk kepentingan penanggulangan kasus perdagangan manusia dengan mengintensifkan sosialisasi tentang prosedur pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara legal dan melakukan  sosialisasi tentang dampak negatif terhadap perdagangan manusia.
    “Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran  biaya pendampingan psikologis bagi korban ‘human traficking’ yang mengalami trauma dan biaya perawatan terhadap korban,” katanya.
    Dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kupang lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi yang bertugas menganalisa dokumen tenaga kerja agar tidak terjadi manipulasi data tenaga kerja.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com