• Kementerian PANRB Harapkan Penanganan Pengaduan Terintegrasi

    0

          Jakarta, jurnalsumatra.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengharapkan penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik di berbagai instansi dapat berlangsung secara terintegrasi melalui sistem “LAPOR!” pada tahun 2017.
    Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan sistem penanganan pengaduan yang efektif dan terintegrasi melalui “LAPOR!”, kependekan dari “Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat!”, dapat meningkatkan kinerja layanan publik.
    Sistem “LAPOR!” dikembangkan oleh Kementerian PANRB dan Kantor Staf Kepresidenan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara online melalui telepon pintar (smartphone) atau komputer atas berbagai layanan publik pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
    Seperti yang disampaikan pada Simposium Nasional IV Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Indonesia tentang layanan layanan publik, di Semarang, pekan lalu, Diah Natalisa mengatakan rendahnya kepatuhan atau pelaksanaan/implementasi standar pelayanan (SP) mengakibatkan terjadinya berbagai jenis maladministrasi oleh perilaku aparatur secara sistematis terjadi di instansi pelayanan publik.

          Ia mengatakan kualitas pelayanan publik yang rendah juga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena hambatan pertumbuhan investasi.
    “Secara makro ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perizinan investasi, dan kesewenang-wenangan mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik,” katanya.
    Untuk itu, dibutuhkan mekanisme penanganan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi seperti yang telah dikembangkan melalui sistem “LAPOR!”.
    Sistem “LAPOR!” dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2015 dan merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan.
    Selain itu, ada pula Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2014 yang bertujuan agar penyelenggara pelayanan publik dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik.
    Pembentukan SP4N juga bertujuan agar penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan tentu saja meningkatkan pelayanan publik.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com