• Keluarga Korban Perdagangan Manusia Minta Asuransi Pendidikan      

    0

    Kupang, jurnalsumatra.com – Keluarga korban perdagangan manusia yang meninggal di Malaysia Dolfina Abuk, Selasa, mendatangi Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur di Kupang meminta pemerintah agar dapat memberikan asuransi pendidikan bagi anak-anak korban.
    “Kemi meminta agar pemerintah bisa memberikan bantuan berupa asuransi pendidikan bagi anak-anak almarhumah,” kata perwakilan keluarga Dolfina Abuk, Frasiskus Taek kepada Antara di sela pertemuan dengan Komisi V DPRD NTT di Kupang, Selasa.
    Dolfina Abuk (30) merupakan tenaga kerja wanita asal Desa Kotafoun, Kecamatan Biwokianleu, Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan salah satu korban perdagangan manusia dan meninggal di Malaysia pada 9 April 2016.
    Dia menjelaskan, sebelum berangkat ke Malaysia, Dolfina Abuk sudah hidup tanpa suami dengan dua anaknya permepuan Enafina Teu (7) yang tengah menempuh pendidikan bangku sekolah dasar, dan putra Yulius Taek (3) yang belum sekolah.
    Setelah dikabarkan meninggal, kata dia, kedua anak itu hidup sendiri bersama seorang kakek mereka Mikhael Berek.
    “Karena kondisi ini kami datang ke bapak-bapak dewan meminta agar bisa mengaspirasikan sauara kami kepada pemrintah untuk bisa memberikan bantuan pendidikan bagi kedua anak ini,” katanya.
    Fransiskus menambahkan, selain itu juga pihak keluarga meminta agar pemerintah bisa memabantu memberikan informasi mengenai kronologi kematian Dolfina Abuk secara jelas kepada keluarga.
    “Sampai saat ini kami belum mengetahui secara jelas bagaimana anak kami Dulfina Abuk meninggal sehingga kami minta pemerintah bisa membantu,” katanya.
    Dia menilai, penenganan proses hukum untuk para oknum yang telah terlibat dalam perdangan manusia sejauh ini masih lamban dalam penanganan pihak kejaksaan dibandingkan dengan proses hukum salah satu korban perdagangan manusia Yulfrinda Selan.
    “Proses hukum untuk oknum yang terlibat juga masih berbelit-belit dengan berbagai alasan dari pihak kejaksaan. Kami berharap agar dewan juga bisa mengawal proses hukum ini,” katanya.
    Menanggapi itu, Ketua Komisi V DPRR NTT Winston Rondo, setelah mendengarkan permintaan dari pihak keluarga terkait dengan asuransi pendidikan tersebut selanjutnya akan mengkoordinasikan dengan pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT.
    “Permintaan keluarga ini akan kami komunikasikan dengan pemerintah untuk mencari jalan keluar bersama terutama terkait nasib dua anak dari Dolfina Abuk ini,” kata Ketua Komisi V Winston Rondo yang membidangi ketenagakerjaan.
    Dia mengakui bahwa proses penanganan masalah perdagangan manusia di NTT sejauh ini belum maksimal karena hanya berfokus pada penanganan dan proses hukum terhadap oknum yang terlibat.
    “Kerja penanganan masalah perdagangan manusia belum menyentuh secara menyeluruh hingga ke penanganan nasib keluarga korban perdagangan manusia,” katanya.
    Anggota dewan dari Fraksi Demokrat itu mengatakan pihaknya juga akan mengawal dan mendorong proses hukum terhadap oknum yang terlibat dalam peradangan manusia yang saat ini sedanga ditangani kejakasaan agar lebih cepat dan tuntas.
    Dia berharap, upaya penangan masalah perdagangan manusia nantinya akan lebih maksimal setelah rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengawasan TKI NTT disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).
    “Ranperda nanti akan mengatur secara lebih maksimal tidak hanya penanganan dan proses hukum namun juga terkait dengan penanganan terhadap keluarga korban perdagangan manusia,” demikian Winston Rondo.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com