•  Kasus Irman Tak Terkait Penguatan DPD      

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengatakan, kasus Ketua DPD Irman Gusman, yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, tidak terkait dengan usulan penguatan kewenangan lembaganya.
    Dalam pernyataannya melalui aplikasi “WhatsApp” yang diterima di Jakarta, Senin, Fahira mengatakan, kasus Irman murni persoalan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kewenangan DPD secara kelembagaan.
    Sebelumnya, Irman Gusman ditangkap petugas KPK di rumah dinasnya, Jakarta, pada Sabtu dini hari (17/9), dalam operasi tangkap tangan bersama tiga tamunya dan petugas KPK menemukan barang bukti
    berupa uang tunai Rp100 juta.
    Setelah diperiksa, Ketua KPK Agus Rahardjo, Sabtu sore,
    mengumumkan, KPK telah menetapkan status tersangka kepada Gusman serta
    dua tamunya yakni Xaveriandy Sutanto (Direktur CV SB) serta istrinya Memi.
    Irman Gusman diduga menerima suap terkait permintaan rekomendasi
    kepada Bulog untuk distribusi gula impor di Sumatera Barat.
    Menurut Fahira, usulan DPD untuk penguatan kewenangan akan
    terus berjalan.
    “Kasus ini tidak akan menghalangi tekad kami untuk mengusulkan penguatan kewenangan DPD RI, karena ini amanat reformasi,” katanya.
    Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta ini menambahkan, DPD RI
    tidak memiliki kewenangan “budgeting” apalagi soal kuota gula impor.
    “Kasus Irman Gusman ini murni persoalan pribadi,⿝ Fahira Idris.
    Menurut dia, usulan penguatan kewenangan DPD RI sudah disiapkan
    DPD RI sejak periode sebelumnya dan saat ini ada momentum amandemen
    terbatas konstitusi.
    Parlemen Indonesia, kata dia, mengabut sistem bikameral yakni,
    DPR RI dan DPD RI, sehingga harus ada keseimbangannya antara keduanya
    untuk melahirkan parlemen yang seimbang.
    “Namun, kewenangan DPD RI minim dibandingkan kewenangan DPR RI,” katanya.
    Fahira menyatakan dapat memahami, bahwa munculnya kasus Irman Gusman ini dapat menganggu kepercayaan publik terhadap lembaga DPD RI, tapi dengan berjalannya waktu, publik dapat  mengerti bahwa kejadian ini murni urusan pribadi.
    Kejadian ini, kata dia, akan menjadi pelajaran berharga dan
    evaluasi bagi DPD RI baik secara pribadi maupun kelembagaan.
    Menurut Fahira, saat ini semua pihak harus agar menghormati
    proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK pada Irman Gusman,
    atas dugaan korupsi terkait rekomendasi distribusi gula impor di
    Sumatera Barat.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com