• Karimun Hapus Denda Tunggakan Pajak Bumi Bangunan

    0

        Karimun, Kepri, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau membuat kebijakan menghapus sanksi denda dan administrasi bagi wajib pajak yang menunggak Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)
    “Ketentuan ini berlaku mulai 1 Mei 2016 sampai 11 April 2017. Tujuannya untuk meringankan para piutang PBB-P2, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah dari PBB-P2,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Karimun Muhammad Firmansyah di Tanjung Balai Karimun, Kamis.
    Firmansyah mengatakan, penghapusan denda dan sanksi administrasi bagi piutang PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 2016.
    Selain penghapusan denda dan sanksi administrasi, peraturan bupati tersebut juga menyebutkan bahwa piutang PBB-P2 mendapatkan pengurangan pokok tagihan.
    “Pengurangan pokok tagihan ada persentasenya, berdasarkan periode tahun pajak. Sedangkan penghapusan denda berlaku menyeluruh sejak 2003,” ucapnya.
    Dia menjelaskan, pengurangan pokok tagihan berlaku untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 sejak 2003 sampai 2009, dengan pengurangan sebesar 50 persen.

        Untuk SPPT PBB-P2 periode 2010-2013 mendapatkan pengurangan pokok tagihan sebesar 25 persen untuk setiap tahun pajak.
    Kebijakan penghapusan denda dan pengurangan pokok tagihan PBB-P2, lanjut Firmansyah, merupakan strategi untuk menjaring piutang PBB-P2 sejak dikelola Kantor Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun.
    “Hingga saat ini sudah banyak piutang PBB-P2 yang mengajukan permohonan. Kami telah membentuk tim untuk menyosialisasikan kebijakan ini,” ucapnya.
    Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Dispenda Karimun Faisal menambahkan, jumlah tunggakan PBB-P2 diperkirakan mencapai Rp30 miliar, tersebar hingga daerah pulau dan paling banyak di Pulau Kundur.
    “Tim sudah turun ke Kundur menyosialisasikan kebijakan ini,” katanya.
    Bagi wajib pajak yang belum melunasi SPPT-P2 sejak 2009 sampai 2013, sesuai dengan peraturan bupati tersebut, dia harapkan dapat mengisi formulir permohonan di Kantor Dispenda.
    Selain mengisi formulir, persyaratan lain yang harus dipenuhi antara lain fotocopy KTP wajib pajak, fotocopy sertifikat tanah dan tanda bukti lunas SPPT 2014 dan 2015 dan STPD PBB-P2.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com