• Kapolri-PBNU Teken Kerja Sama Cegah Konflik Sosial

    0

         Surabaya, jurnalsumatra.com – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj meneken naskah kerja sama (MoU) Polri-PBNU untuk mencegah konflik sosial di Tanah Air.
    “Satu konflik sosial itu bisa mengalahkan seribu kali curanmor di Jakarta atau Surabaya, karena seribu kali curanmor tidak akan menggoyang stabilitas,” katanya di Mapolda Jatim, di Surabaya, Kamis.
    Dalam “MoU” yang dirangkai dengan seminar “Penanganan Konflik Sosial dan Ujaran Kebencian (Hate Speech)” itu, Kapolri menjelaskan dampak psikologis konflik sosial itu bisa bertahun-tahun.
    “Contohnya, jaringan teroris Santoso di Poso (2016) itu bermula dari konflik sosial pada tahun 1998, tapi masyarakat sampai sekarang masih terbelah, padahal Muslim-Kristen di sana satu keluarga,” ujarnya.
    Di hadapan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur Jatim, Wagub Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, dan Sekjen PBNU Helmy Faishal, ia menyebutkan perlunya mencegah konflik sosial guna mewujudkan stabilitas wilayah dan mengurangi trauma berkepanjangan.
    “Untuk mencegah konflik sosial itu, teknisnya sudah ada dalam Inpres 2/2013 dan Inpres 1/2014 tentang Penanganan Konflik Sosial dengan dua paradigma,” katanya di hadapan 700-an peserta seminar dari kalangan NU dan Polri se-Jatim itu.
    Kedua paradigma yakni “leading sector” penanganan adalah kepala daerah terkait koordinasi dan anggaran, lalu pembentukan tim terpadu terkait tim pencegahan, tim penghentian, dan tim pemulihan.

         “Tim pencegahan yang melibatkan pemerintah, TNI, Polri, tokoh agama (FKUB), dan tokoh masyarakat itu penting, karena konflik sosial itu tidak ada yang spontan, melainkan berproses mulai saling benci, provokasi (isu), mobilisasi massa, menciptakan faktor pemicu, dan konflik,” tuturnya.
    Dalam konteks itulah, Kapolri menilai NU memiliki peran strategis. “Kenapa kerja sama dengan NU? Karena NU itu spesial. Ada tiga faktor dari spesialis-nya NU, yakni NU mengenalkan Islam paling sinkretis atau toleran,” ujarnya.
    Selain itu, NU merupakan salah satu pendiri NKRI bersama kelompok nasionalis dan laskar rakyat (TNI/Polri), lalu NU memiliki jaringan yang luas hingga 90 juta lebih orang.
    “Tapi, kerja sama ini bukan berarti NU bisa menangkap orang, karena soal itu tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Kerja sama itu bisa melalui tim kecil NU-Polri yang mendorong terbentuknya tim pencegahan yang melibatkan pemerintah daerah, NU, dan TNI/Polri,” jelasnya.
    Selain itu, kerja sama NU-Polri juga bisa dilakukan dalam bidang pencegahan peredaran narkoba. “Misalnya, kalau ada kampung narkoba yang polisi sulit memasukinya, maka pengurus NU bisa mengawali dengan dakwah kepada masyarakat dan tokoh masyarakat,” tambahnya.
    Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menilai penandatanganan Polri-PBNU di Surabaya itu tepat, karena NU lahir di Surabaya (Jatim) dan tantangan kemasyarakatan saat ini sudah luar biasa.
    “Kebangsaan (nasionalisme) tanpa Islam itu bisa melahirkan liberalisme, sedangkan Islam tanpa kebangsaan itu bisa melahirkan radikalisme, karena itu Islam dan kebangsaan harus bersatu. Itulah yang membuat Indonesia aman dan Islam juga bisa dianut dengan aman pula,” tegasnya.
    Hal itu berbeda dengan dengan Afghanistan yang 100 persen Islam, Syuriah yang pernah menjadi pusat peradaban Islam (Damaskus), Yaman, Libya, dan sebagainya yang mengalami konflik bertahun-tahun, karena paham kebangsaan dan Islam tidak menyatu.
    Dalam kesempatan itu, Said Aqil Siradj meminta Polri mewaspadai sejumlah kelompok ekstrim yang bukan teroris tapi mereka memiliki paham anti-kebangsaan yang bisa membahayakan NKRI dalam 10-15 tahun mendatang yakni HTI (anti-NKRI), Majelis Mujahidin, Wahabi, Komunis, dan Kelompok Liberal seperti LGBT.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com