• Jakarta Diminta Fasilitasi Pertemuan Dengan Raja Ambeno

    0

        Kefamenanu, NTT, jurnalsumatra.com – Tokoh adat dari Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur meminta Jakarta segera memfasilitasi pertemuan dengan Raja Ambeno di Distrik Oecusse, Timor Leste untuk membahas batas wilayah kedua negara.
    “Kami minta pemerintah pusat bisa memfasilitasi pertemuan dengan Raja Ambeno dan tokoh adat dan masyarakat setempat untuk membahas batas wilayah negara terutama di Desa Manusasi dengan Distrik Oecusse,” kata Ketua Adat Manusasi Ferdi Fai kepada Antara di Kefamenanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, sekitar 193,6 km timur Kupang, Selasa.
    Dia mengatakan pertemuan raja dan tokoh adat dari kedua wilayah perbatasan Manusasi-Ambeno untuk memperundingkan kepemilikan lahan seluas sekitar 200 hektare yang saat ini masih dalam status sengketa.
    “Dengan adanya pertemuan raja dari kedua wilayah maka bisa dibuktikan siapa sebenarnya pemilik lahan sengketa itu karena raja ataupun tokoh adat merupakan saksi sejarah,” katanya.
    Ferdi Fai mengatakan, hingga kini pemerintah Indonesia maupun Timor Leste belum mempertemukan raja atau tokoh adat dari kedua wilayah yang memahami sejarah kepemilikan lahan sengketa tersebut.
    “Kami minta agar pemerintah Indonesia segera membangun diplomasi dengan pemerintah Timor Leste agar bisa memfasilitasi raja-raja dari Timor Leste termasuk di Ambeno untuk merundingkan sengketa wilayah tersebut melalui jalur adat dan budaya,” katanya.
    Dia mengatakan pihaknya sudah memiliki bukti-bukti kesepakatan secara adat terkait penentuan batas wilayah negara yang menunjukkan bahwa wilayah sengketa tersebut merupakan wilayah NKRI.
    “Namun, pihak Timor Leste masih terus mempersoalkan. Karena itu, kami harapkan Jakarta dapat memfasilitasi pertemuan dengan mereka untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah tersebut melalui jalur adat,” katanya.

        Sebelumnya, dalam dialog bersama antara masyarakat, tokoh adat, bersama sejumlah jajaran pemerintah tingkat kabupaten, provinsi, maupun perwakilan pusat di Desa Manusasi, Senin (5/9), tokoh adat Manusasi Philipus Sau meminta agar pemerintah pusat mampu membangun komunikasi untuk menghadirkan raja dan tokoh ada dari Malelat dan Ambeno, Timor Leste yang memahami sejarah lahan sengketa sehingga bisa berunding bersama.
    “Masyarakat meminta agar pemerintah pusat bisa membangun komunikasi dan diplomasi dengan Timor Leste untuk mempertemukan raja dan tokoh adat dari sana dengan kami sehingga bisa dilakukan perundingan bersama,” katanya,
    Dia mengatakan, pihaknya sudah memiliki beberapa bukti kesepakatan adat yang sudah dilakukan pada masa lampau bukti penentuan batas wilayah pada massa itu.
    “Oleh karena itu penanganan masalah batas negara ini harus melibatkan para raja dan tokoh adat yang memahami sejarah lahan sengketa tersebut,” katanya.
    Menurut dia, masyarakat Manusasi tidak akan akan melepaskan wilayah sengketa tersebut jatuh ke tangan Ambeno, Timor Leste karena tanah tersebut merupakan tanah tumpah darah dan merupakan warisan leluhur.
    “Kami tetap pertahankan lahan tersebut karena merupakan milik kami yang sudah diwariskan secara turun-temurun,” katanya.
    Liurai (Raja) Malaka Dominikus Kloit Tey Seran disela-sela dialog tersebut kepada wartawan mengatakan persoalan sengketa lahan yang sekarang terjadi di Manusasi merupakan persoalan antara keluarga kerajaan dari kedua belah pihak sehingga harus diselesaikan secara budaya dan adat Timor.
    “Masyarakat Manusasi dan Ambeno merupakan keluarga kerajaan karena dari duluh ada hubungan kawin-mawin yang berdampak pada pemberian warisan tanah,” katanya menjelaskan.
    Sehingga, kata dia, upaya penanganan masalah lahan yang ditempuh harus dengan melibatkan para tokoh adat atau raja dari kedua belah pihak merupakan solusi yang tepat.
    “Pemerintah berperan memfasilitasi pertemuan tersebut sehingga bisa dicari solusi terbaik tanpa harus dengan pertumpahan darah di antara sesama orang Timor,” katanya.
    Menurut Ama Nai, demikian Dominikus Kloit Tey Seran biasa disapa, jika penanganan wiayah perbatasan tersebut hanya dilakukan secara hukum negara tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat setempat maka bisa berpotensi terjadinya konflik antarmasayarakat di kedua wilayah itu.
    “Masalah lahan tidak boleh dipolitisasi untuk kepentngan pemerintah karena masyarakat yang akan menjadi korban. Itu yang tidak kita inginkan. Karena itu penyelesaian melalui jalur adat dan budaya merupakan pilihan yang tepat,” katanya.
    Ia menambahkan jika penetapan hak kepemilikan lahan melalui hukum adat maka semua pihak harus patut menghormati putusan tersebut, karena hukum adat jauh lebih kuat dari hukum formal negara.
    “Hukum negara bisa digugat, tetapi hukum adat tak ada seorang pun yang berani untuk menggugatnya, karena konsekuensinya adalah nyawa sebagai taruhannya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com