• Hutang Banyuasin Pada Pihak Ketiga Rp 83,8 M

    0

    logo banyuasinBANYUASIN, Sumsel, jurnalsumatra.com – Pasca OTT Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dalam kasus dugaan suap proyek ijon di Disdik Banyuasin beberapa waktu lalu, Pemkab Banyuasin menyisakan utang pada pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa  sebesar Rp 83.653.516.112 yang belum diselesaikan.

    Hal ini dapat dilihat dari penjelasan bupati banyuasin yang disampaikan Wabup SA Supriono pada sidang paripurna DPRD Banyuasin terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Banyuasin, Senin (19/9) 2016.

    Terhadap pertanyaan F-PDIP,  Supriono menjelaskan, pembayaran pokok hutang sebesar Rp 83.653.516.112 merupakan akumulasi hutang pada pihak ketiga dari tahun 2014 sebesar Rp 2.819.409.636 dan tahun 2015 Rp 80.834.106.476.

    Sedangakn sisa ppkok hutang yang belum terealisasi telah dianggarkan pada RKA SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 52 tahun 2015 bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun anggaran  sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada belanja dalam APBD tahun anggaran 2016 sesuai kode rekening rekanan.

    Mengenai pertanyaan F-PDIP terhadap dana tidak terduga yang mengalami kenaikan cukup sebesar dari Rp 1 M menjadi Rp 42.292.203.641,21 menurut Supriono kenaikan itu terkait dana bagi hasil reboisasi  (DBH-DR) tahun anggaran sebelum dimanfaatkan.

    “Dana bagi hasil dan dana reboisasi ini belum terpakai dan masih ada di Rekening Kas Umum Daerah sampai akhir tahun 2015,”jelasnya.

    Pemkab Banyuasin menganggarkan kembali pada APBD  2016 atau APBD Perubahan 2016 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan kahan, hal ini diperbolehkan sesuai Permendagri 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD.

    “Sampai saat ini pedoman atau petunjuk teknis penyusunan dana bagi hasil dan dana reboisasi belum diterbitkan pemerintah pusat. Sehingga tidak dapat dianggarkan dalam belanja langsung,”katanya.

    Lanjutnya, pencamtuman DBH-DR ini, tambahnya ke dalam belanja tidak terduga  (BTT) mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 130 ayat 2 yang berbunyi untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. (Lubis)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com