• Gubernur NTT: Membuka Usaha Harus Ada Izin

    0

       Kupang, jurnalsumatra.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya menegaskan siapapun yang ingin membuka usaha di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini harus mengantongi izin usaha dari pemerintahan setempat tanpa terkecuali.
    “Kalau mau membangun usaha, harus ada izin. Koperasi sebagai usaha kecil saja harus memiliki izin, apalagi investasi dengan nilai puluhan atau ratusan miliar,” kata Gubernur Lebu Raya kepada Antara di Kupang, Rabu.
    Gubernur NTT mengemukakan hal itu berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menertibkan aktivitas sejumlah investor dalam negeri maupun asing yang beroperasi di NTT, terutama di Manggarai Barat, yang diduga tidak memiliki izin usaha.
    Sejumlah investor asing, saat ini menguasai sejumlah pulau kecil di Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores.
    Selain investor asing, para investor dalam negeri yang melakukan kegiatan investasi di wilayah pesisir daerah itu juga diduga tidak memiliki izin usaha.

        Setelah Manggarai Barat, ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata dunia karena keberadaan biawak raksasa komodo, banyak investor, baik asing maupun dalam negeri yang membangun usaha di daerah itu.
    Bahkan sejumlah investor asing telah membangun sejumlah dermaga pribadi untuk menambatkan kapal pada banyak tempat di wilayah pesisir Pantai Labuan Bajo, Manggarai Barat.
    Selain membangun dermaga pribadi, sejumlah investor asing diduga telah menguasai beberapa pulau di wilayah itu.
    “Pemerintah akan melakukan penertiban untuk mengetahui apakah usaha-usaha yang ada ini memiliki izin atau tidak,” kata Gubernur Lebu Raya.
    Gubernur menambahkan, pemerintah berkewajiban menjaga pulau-pulau agar tidak sampai jatuh ke tangan orang lain, apalagi ke tangan orang asing.
    “Kita harus menjaga pulau-pulau jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Selain itu, saat ini pemerintah sedang berupaya untuk memberikan nama dari sejumlah pulau-pulau kecil itu,” katanya.
    Di Labuan Bajo kata dia, masih ada pulau yang belum ada nama dan saat ini sedang dalam upaya untuk memberikan nama.
    “Jadi saya sudah minta untuk mendata semua pulau kecil. Apakah ada orang asing di sana. Kalau ada apakah punya izin dan seberapa besar luas kawasan yang dikuasainya,” kata Lebu Raya.
    Bila ada investor yang tidak punya izin atau izinnya tidak lengkap maka menurutnya tidak bisa berinvestasi, karena menyalahi aturan.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com